News - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan lagi menggunakan istilah ‘ujian’ dalam sistem evaluasi belajar siswa di Indonesia. Dia menyebut istilah baru pengganti ujian dalam ujian nasional (UN) akan diumumkan usai Presiden Prabowo meresmikan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
“Kata-kata ujian tidak ada, kata penggantinya apa nanti tunggu sampai terbit, tapi itu mungkin bisa kami sampaikan tidak harus menunggu setelah hari raya karena konsepnya juga sudah selesai,” ujar Mu'ti saat ditemui di kantor Kemendikdasmen, Gedung A, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (20/1/2025).
Pria yang juga Sekretaris Umum PP Muhammadiyah ini menyebut, kajian terkait dengan sistem evaluasi belajar ini telah selesai dan ditetapkan. Oleh karena itu, dia menargetkan nama pengganti istilah ujian akan diumumkan sebelum perayaan Idul Fitri 2025.
“Karena itu mudah-mudahan tidak perlu menunggu sampai selesai Idul Fitri, karena kajiannya sekali lagi sudah selesai, sistemnya juga sudah kami tetapkan, tinggal menunggu waktu saja. Mudah-mudahan bisa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” ucap Mu’ti.
Sementara itu, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Toni Toharuddin, menjelaskan, penerapan sistem dengan nama baru tersebut akan berlaku bagi SMA, SMK dan Madrasah Aliyah pada November 2025. Adapun untuk siswa kelas 9 atau SMP Sederajat dan kelas 6 atau siswa tingkat Sekolah Dasar, evaluasi belajar tersebut baru akan dimulai tahun 2026.
"Memang pelaksana sistem yang baru itu harus sekolah atau madrasah yang sudah terakreditasi," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, memberi sinyal soal kemungkinan Ujian Nasional (UN) yang akan kembali diberlakukan pada tahun ajaran 2025/2026. Namun, dia memastikan bahwa pelaksanaannya tidak akan dilakukan pada tahun 2025.
“Kemudian yang berkait dengan ujian nasional, kami sudah sampaikan bahwa tahun 2025 ini tidak ada Ujian Nasional,” kata Abdul Mu’ti di Kantor Kemendikdasmen, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Selasa (31/12/2024).
Ia mengatakan, Kemendikdasmen masih melakukan pembahasan terkait penamaan dan sistem yang nantinya akan serupa dengan Ujian Nasional. Kajian ini disebutnya telah selesai dan akan diumumkan paling tidak setelah Idulfitri.
“Sebelum mulai tahun pelajaran, sudah akan diumumkan. Nah, nanti bentuknya seperti apa? Ya, tunggu saja ada pengumuman resmi. Tapi kajian kami menyangkut ini juga sudah selesai,” ujarnya.
Mu’ti menjelaskan, pembahasan soal penamaan ini dilakukan sebab dalam sejarahnya Indonesia melakukan beberapa perubahan nama evaluasi pembelajaran.
“Dulu kita pernah pakai istilah yang berbeda-beda. Awal sekali, zaman-zaman dulu itu kan ada namanya ujian penghabisan. Kemudian yang seusia saya ini mengalami EBTA dan EBTANAS. Kemudian ada ujian negara dan ujian sekolah,” kata Mu’ti.
“Setelah itu ada UN yang menjadi penentu kelulusan, dan kemudian UN yang tidak menjadi penentu kelusan. Kemudian setelah itu ada asesmen nasional, yaitu sampling,” imbuhnya.
Mu’ti meminta masyarakat bersabar dalam menunggu keputusan soal kelanjutan sistem evaluasi ke depannya. Hal ini, disebutnya merupakan amanat Undang-Undang.
“Nah untuk tahun pelajaran 2025-2026 itu, bentuknya seperti apa, namanya seperti apa, tunggu sampai kami umumkan. Tapi tetap akan ada yang namanya evaluasi. Karena evaluasi adalah amanat Undang-Undang,” ujar Mu’ti.
Terkini Lainnya
Artikel Terkait
Kapan Ujian Nasional 2025 untuk SD hingga SMA Dilakukan?
Kemendikti Buka Peluang Jadikan UN Syarat Masuk Perguruan Tinggi
Pemerintah Bakal Bangun Rumah Dinas Guru di SD Nias yang Viral
Mendikdasmen Resmi Terbitkan Aturan Redistribusi Guru ASN
Populer
Polri Ungkap Modus Pemasangan Pagar Laut di Bekasi
24 Kepala Daerah Terpilih Absen Tes Kesehatan Sebelum Pelantikan
BEM UI & BEM SI akan Demo Tolak Pemangkasan Anggaran Hari Ini
Dua Penyidik Polda Sumut Peras Kepala Sekolah di Nias
Pendiri Startup Kecilin Masih Hilang di Sekitar Pantai Bantul
KPK Segera Ambil Tindakan Tegas ke Wali Kota Semarang
Kades Kohod Klaim Jadi Korban Kasus SHGB Pagar Laut di Tangerang
Kisah Hilangnya Michael Rockefeller di Tanah Papua
Flash News
Ibu CEO Kecilin Bantah Informasi Anaknya Ada di Jakarta
Gibran Klaim Cek Kesehatan Gratis Berjalan dengan Lancar
Praperadilan Hasto Ditolak, Eks Kader PDIP Sujud Syukur di KPK
Pemerintah akan Buat Regulasi soal Pemakaian AI bagi Masyarakat
Iklan MBG Pakai AI, Wamen Komdigi: Bagian dari Kreativitas
86 Persen Sampah Jakarta Rutin Diangkut ke TPST Bantar Gebang
Polisi Telusuri Informasi soal CEO Kecilin Ada di Jakarta
SPAI Nilai Demo Ojol Tak Maksimal karena Ada Tekanan Aplikator
PSI Dukung Ide Koalisi Permanen demi Pembangunan Tanpa Hambatan
Hotman Paris Diperiksa Bareskrim terkait Kegaduhan di PN Jakut
Polisi Kerahkan 356 Personel Amankan Demo Ojol di Depan Kemnaker
BEM UI & BEM SI akan Demo Tolak Pemangkasan Anggaran Hari Ini
Masih Ada Ojol yang Mencari Nafkah meski Ada Demo Menuntut THR
Prasetyo Edi Diperiksa Jadi Saksi Korupsi Lahan di Cengkareng
Panglima Rotasi 52 Pati TNI, Terbanyak dari Angkatan Darat