News - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) merilis data kasus kekerasan di lembaga pendidikan, khususnya pada tingkat dasar dan menengah tahun 2024. Data tersebut dihimpun dari pemberitaan di media massa serta laporan yang masuk ke kanal pengaduan JPPI, baik melalui media sosial maupun situs web.
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, mengungkapkan bahwa Jawa Timur menjadi daerah dengan jumlah kasus kekerasan terbanyak di Indonesia dengan angka 14,2 persen atau 81 kasus. Kasus yang laporkan yakni termasuk kekerasan seksual dan perundungan.
“Hampir semua provinsi di Indonesia ada kejadian, hampir semua sekolah yang ada di provinsi di Indonesia kejadian, tetapi kami jumlahkan itu paling tinggi di Jawa Timur ada 81 kasus,” ujar Ubaid dalam paparannya di Bakoel Koffie Cikini, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (27/12/2024).
Ubaid menyebut tingginya kasus kekerasan di Jawa Timur kemungkinan terjadi karena banyaknya jumlah sekolah di daerah tersebut dibandingkan dengan provinsi lain. Akan tetapi, kata dia, hal ini tetap harus menjadi perhatian.
Selain Jawa Timur, beberapa daerah lain juga memiliki kerawanan karena memiliki jumlah kasus yang cukup tinggi. Di antaranya Jawa Barat dengan 56 kasus, Jawa Tengah 45 kasus, Banten 32 kasus, dan Jakarta 30 kasus.
“Tetapi menjadi perhatian ternyata Jawa. Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Jakarta ini Jawa semua, banyak kasus kekerasan di Jawa,” ujar Ubaid.
Dalam data yang dihimpunnya, dia mencatat terjadi lonjakan lebih dari 100 persen terhadap angka kekerasan yang terjadi pada tahun 2023 sampai 2024.
Pada tahun 2020 terdapat 91 kasus kekerasan di lembaga pendidikan. Angka tersebut naik menjadi 142 kasus pada 2021, 194 kasus pada 2022, 285 kasus pada 2023, dan 573 kasus pada 2024.
Oleh karena itu, Ubaid berharap pemerintah lebih meningkatkan lagi pengawasannya, baik terhadap tenaga pendidik maupun kepada siswa agar kasus yang marak terjadi tak terus berulang.
“Peran serta masyarakat juga perlu ditingkatkan kembali,” ucapnya.
Terkini Lainnya
Artikel Terkait
Polda Jateng Belum Tahan 3 Tersangka Kasus Bullying PPDS Undip
Korban Perundungan SMA 70 Jakarta Dapat Pendampingan Psikologis
SMA 70 Jakarta Keluarkan 5 Siswa yang Terlibat Kasus Perundungan
Kasus Bullying Kian Meresahkan, Konselor Perundungan Jadi Solusi
Populer
Anggaran Rp50 M Badan Haji & Umrah Hilang, DPR: Dicopet Siapa?
PPK BTP Jateng Akui Terima Suap Rp30,6 M & Bagi Uang ke Atasan
Beda dengan Pertambangan, Pengeboran Panas Bumi Ramah Lingkungan
Trump Tutup USAID usai Elon Musk Tak Diberikan Informasi Rahasia
Kemenhub Panggil Bos Air Minum Imbas Kecelakaan di GT Ciawi
Nelangsa Warga Perumahan Tambun Bekasi, Tergusur Meski Punya SHM
Kasus eFishery & Dampak Berantai ke Industri Perikanan Nasional
Pigai: Upaya Penanganan HAM Berat Prabowo Sama dengan Jokowi
Flash News
Dirut PT KTM Ditahan karena Ikut Minta Persetujuan Impor Gula
Prabowo Kenang NU era Gus Dur Kerap Lindungi Kelompok Minoritas
Prabowo Beri Sinyal Beri Gelar Pahlawan pada Tokoh NU di 2025
Pramono Akan Bangun Giant Mangrove Wall di Pesisir Jakarta
Prabowo Ancam Anak Buah Langgar Hukum: yang Dablek, Saya Tindak
Pramono Akan Gunakan Dana Zakat dalam Program Pemutihan Ijazah
Pemerintah Cegah Penyelundupan Barang Capai Rp480,7 M di 2025
Kejaksaan Tahan Dirut PT Kebun Tebu Mas Terkait Kasus Impor Gula
Pigai: Upaya Penanganan HAM Berat Prabowo Sama dengan Jokowi
P2MI Yakin Kasus Tembak PMI di Malaysia Ditangani Transparan
Polisi Tangkap Pria Pembunuh Istri & Penagih Utang di Bekasi
Menkes: Eselon 1 Kemenkes Naik Pesawat Ekonomi seperti Wartawan
Tim Hukum Klaim KPK Cuma Periksa Hasto Tanya Biodata: Ini Aneh
Gugatan Perdata AKBP Bintoro Diklaim Upaya Hancurkan Polisi
Pemohon Mau Lengkapi Keterangan, Gugatan Perdata Bintoro Dicabut