News - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa Pemerintah Indonesia tengah menggarap 400 proyek yang berkaitan dengan energi baru terbarukan (EBT). Proyek tersebut adalah upaya untuk mencapai target nol emisi (net zero emission) pada 2060.

Beberapa proyek EBT itu adalah rencana pemensiundinian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya yang berkapasitas 2,2 giga watt dan menyusul kemudian PLTU Cirebon.

“Kita akan tutup ini [PLTU Suralaya]dan kita punya Cirebon [juga dipensiundinikan].Jadi, kita bicara proyek konkret yang sudah kita rencanakan,” kata Luhut dalam acara Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2024).

Meski telah berkomitmen menyuntik mati PLTU-PLTU yang ada di Indonesia, pemerintah tak akan terburu-terburu. Sebab, ada listrik yang harus tetap disuplai ke masyarakat. Harus ada pembangkit listrik baru dengan energi bersih yang disiapkan ketika pembangkit-pembangkit listrik tenaga kotor dipensiundinikan.

Selain pensiun dini PLTU, pemerintah juga telah memiliki kesepakatan untuk memasok listrik surya ke Singapura. Setelah berembuk, Luhut dan Pemerintah Singapura sepakat untuk meningkatkan kapasitas listrik yang bakal dikirim ke Negeri Singa tersebut, dari sebelumnya hanya 2 giga watt AC menjadi 3,4 giga watt AC.

“Seperti listrik hijau yang sudah kita negosiasikan dengan Singapura, kita akan mengekspor energi hijau ke Singapura sekitar 2 giga watt. Mungkin bisa mencapai 3 giga watt karena ada banyak potensi di sini. Dan kita membangun industri panel surya kita sendiri. Dan saya rasa ini adalah diskusi kita dengan Singapura. Dan kita bersedia melakukannya,” jelas Luhut.

Pada saat yang sama, Indonesia juga tengah membangun kawasan industri hijau terbesar yang terletak di Kalimantan Utara. Sumber energinya akan memanfaatkan tenaga air berkapasitas 9 giga watt serta pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

“Jadi, komitmen kita terhadap emisi nol sudah ada, tidak perlu dipertanyakan lagi. Tapi, bagaimana kita melakukannya? Kita juga harus mempertahankan pertumbuhan ekonomi kita karena beban dasar harus ada. Tanpa beban dasar, itu dapat membahayakan pertumbuhan ekonomi kita,” tegasnya.

Meski begitu, untuk mencapai target nol emisi pada 2060, Indonesia membutuhkan bantuan pendanaan dari negara-negara maju. Sebab, untuk menggarap berbagai proyek ambisius itu butuh modal besar yang tidak bisa hanya dipenuhi dari anggaran negara saja.

“Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kita sudah memiliki 400 proyek yang sudah berjalan. Kita hanya butuh sebagian pembiayaan dan juga dukungan untuk masalah hukum,” sambung Luhut.