News - Pemecatan Hasyim Asy'ari sebagai Ketua dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2022-2027 karena terbukti melakukan tindakan asusila harus menjadi tamparan keras bagi seluruh instansi pemerintah. Hasyim terbukti melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk memenuhi hasrat pribadi yang berujung pada pelecehan seksual.

Korbannya adalah anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda, berinisial CAT. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), memecat pria berusia 51 tahun itu karena terbukti bersalah melakukan pelanggaran etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.

Dimensi relasi kuasa menjadi salah satu faktor rawan munculnya tindak pidana kekerasan seksual berbasis gender. Hasyim bahkan tak segan memanfaatkan pengaruhnya mengubah peraturan KPU demi memuluskan hasrat pribadinya. Dia menghapus aturan soal pernikahan, pernikahan siri, dan tinggal bersama bagi internal KPU.

Berkaca dari kasus Hasyim, sudah seharusnya komitmen seluruh instansi pemerintah dari berbagai kementerian/lembaga terhadap penanganan dan pencegahan kekerasan seksual digalakkan. Aturan dan satgas kekerasan seksual di instansi pemerintah juga tak boleh sekadar hadir sebagai formalitas belaka, alias cuma jadi macan kertas.

Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah, menyatakan relasi kuasa merupakan salah satu modus dimensi dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual yang selama ini terjadi paling banyak. Modus ini juga bisa terjadi di berbagai instansi, termasuk di kementerian/lembaga pemerintah.

“Ini bisa terjadi di lingkungan lintas, baik itu di instansi pemerintah, di lembaga pendidikan, di perguruan tinggi, di tempat kerja ya,” kata Anis kepada Tirto, Senin (8/7/2024).

Menurut Anis, tindakan asusila yang dilakukan Hasyim termasuk penggunaan dimensi relasi kuasa sebagai modus tindak pidana kekerasan seksual. Anis yang juga saksi ahli pihak DKPP dalam kasus Hasyim ini menilai, seharusnya kasus Hasyim bisa diteruskan ke ranah pidana.

Kelompok rentan, kata Anis, paling rawan menjadi korban modus dimensi relasi kuasa yang berujung pada tindak pelecehan serta kekerasan seksual. Perempuan, kelompok disabilitas, hingga anak-anak seharusnya dijamin aman dari penyimpangan kekuasaan dalam berbagai aktivitas mereka.

“Perempuan menjadi lebih rentan karena adanya relasi kuasa, sebab ada hubungan yang dimanipulasi lewat penyalahgunaan kewenangan oleh atasan kepada bawahan,” tutur Anis.

Anis menyayangkan masih saja ada masyarakat yang memandang tindak kekerasan seksual di lingkup instansi pemerintah dianggap wajar. Pandangan semacam itu abai pada dimensi relasi kuasa yang membuat korban tidak mampu melawan atasan mereka yang menyimpang.

“Jadi tidak bisa sama sekali dikatakan hubungan suka sama suka, tetapi ada relasi yang dibangun karena penyalahgunaan kekuasaan. Bawahan tidak punya pilihan untuk menolak, risikonya akan kehilangan pekerjaan, jabatan, dan tentu berimplikasi pada kehilangan hak ekonomi, sosial, dan budaya,” jelas Anis.