News - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mencatat 464 laporan pengaduan dugaan ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN) menjelang dan selama masa pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Ketua KASN, Agus Pramusinto, mengatakan sepanjang 2023, atau periode menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 terdapat laporan 262 ASN yang diduga tidak netral. Lalu, 259 laporan terhadap ASN atau 99 persennya telah selesai diproses. Hasilnya, 141 ASN yang dilaporkan terbukti melanggar netralitas.
“Sebanyak 259 atau 99% laporan tersebut telah diselesaikan dan 141 ASN atau 54% di antaranya terbukti melanggar netralitas dan telah diterbitkan rekomendasi,” kata Agus saat rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (12/6/2024).
Agus mengatakan dari jumlah total rekomendasi yang disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawain atau PPK, saat ini 98 ASN atau 70% di antaranya telah ditindaklanjuti.
Sementara pada 2024, KASN menyerahkan rekomendasi terkait laporan pelanggaran netralitas terhadap 202 ASN kepada PPK. Dari hasil rekomendasi tersebut, terdapat 67 ASN atau 43% yang ditindaklanjuti.
Pada Mei 2024, Menkopolhukam Hadi Tjahjanto meminta para ASN, TNI, dan Polri untuk netral dan bekerja sesuai koridor hukum. Hal itu disampaikan Hadi dalam pengarahan Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Wilayah Papua di Jayapura, Papua, Rabu (29/5/2024).
Bagi mantan Panglima TNI ini, netralitas TNI-Polri dan ASN penting demi legitimasi penyelenggaraan pilkada tidak terganggu. Ia mengingatkan, ketidaknetralan memengaruhi kepercayaan publik dalam hasil pemilu.
“Tentunya, kualitas demokrasi akan terganggu apabila legitimasi masyarakat menurun terhadap hasil pemilu, pemerintah, maupun kepada penyelenggara pemilu,” kata dia.
Terkini Lainnya
Artikel Terkait
Alasan Komnas HAM Mendorong Penggunaan E-Voting dalam Pemilu
Feri Amsari Bicara Kerusakan Demokrasi Kepemiluan di Era Jokowi
PDIP Dorong Rekayasa Koalisi usai Presidential Threshold Dihapus
Respons Parpol Setelah MK Hapus Presidential Threshold 20 Persen
Populer
Daya Beli Masyarakat Lemah, Ritel di Ambang Krisis
Kemenhub Panggil Bos Air Minum Imbas Kecelakaan di GT Ciawi
Menerka Nasib THR & Gaji ke-13 PNS 2025, Akankah Kena Efisiensi?
Kemenkeu Ingin Ambil Alih Tugas Taspen Bayar Uang Pensiun ASN
DPR Minta Anggaran Kemenkes Imbas Efisiensi Rp10 T Dikembalikan
Respons TNI soal Tatib Baru DPR Terkait Pencopotan Pejabat
Perjanjian Asuransi Pascaputusan MK: Apa yang Saja Berubah?
PPK BTP Jateng Akui Terima Suap Rp30,6 M & Bagi Uang ke Atasan
Flash News
KPK Cecar Staf Sekjen PDIP Hasto soal Pesan Menenggelamkan HP
Polisi Tetapkan 2 Tersangka Pemalsuan Data Perbankan dengan AI
Prabowo ke 1.004 Dansat TNI: Melindungi Adalah Dengan Kekuatan
TNI Lapor Pengawasan Distribusi LPG 3 Kg hingga MBG ke Prabowo
21 Saksi akan Dihadirkan dalam Sidang Etik AKBP Bintoro
Kompolnas Sebut Perkara AKBP Bintoro Lebih pada Kasus Penyuapan
Tipu Eks Bupati Rote, 3 Orang KPK Gadungan Jadi Tersangka
Staf Hasto Akui Dititip Tas Hitam oleh Harun, Tak Tahu Isinya
PCO soal Peringatan Prabowo: Tak Seirama, Ya Dievaluasi Presiden
Kondisi Teranyar Sopir Truk Pemicu Kecelakaan Maut di GT Ciawi
Prabowo: Dewan Pertahanan Nasional Berjalan 22 Tahun usai UU Sah
Istana soal Tatib Pencopotan Pejabat: Enggak Ada Polemik
Tim Hukum Bantah KPK soal AKBP Hendy Orang Suruhan Hasto PDIP
Dasco Bela Prabowo soal Gaji ke-13 ASN: Tak Ada Pemotongan
Dasco soal OPM Mau Bakar Sekolah Terima MBG: Itu Pembangkangan