News - Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang belakangan menjadi bola panas bagi pekerja dan dunia usaha resmi digugat ke Mahkamah Konstitusi. Seorang karyawan swasta bernama Leonardo Olefins Hamonangan dan pelaku usaha Ricky Donny Lamhot Marpaung resmi mengajukan permohonan uji materi atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Gugatan didaftarkan pada Selasa (18/6/2024). Permohonan tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) nomor 75/PUU/PAN.MK/AP3/06/2024.

Pemohon mempermasalahkan dan menggugat Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: Setiap Pekerja dan Pekerja Mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi Peserta. Gugatan juga dilayangkan ke Pasal 7 ayat (3), berbunyi: Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berusia paling rendah 20 tahun atau sudah kawin pada saat mendaftar.

Pemohon juga menggugat Pasal 72 ayat (1) terkait sanksi administratif bagi peserta hingga pemberi kerja dengan pembekuan izin usaha dan pencabutan izin usaha.

Kedua pemohon menilai UU Tapera berpotensi merugikan karena unsur kewajiban di dalam kepesertaan tabungan perumahan. Pemohon juga menyoroti pemotongan gaji sebesar 3 persen untuk simpanan Tapera.

Pemotongan dari tabungan pegawai ataupun pelaku usaha juga dinilai sebagai beban finansial karena pekerja sudah mendapat banyak potongan gaji untuk jaminan sosial.

Tidak hanya itu, kedua pemohon juga menyoroti Pasal 7 ayat (3) yang memiliki ketidakpastian hukum soal siapa yang harus menjadi peserta Tapera. Pemohon menilai tidak semua pekerja memerlukan program dari Tapera.

Poin penting yang ditekankan oleh pemohon yakni program Tapera yang belum menjadi kebutuhan penting. Urgensi kepesertaan Tapera tak bisa disamakan dengan BPJS yang diperlukan masyarakat, terutama yang sewaktu-waktu terbebani dengan biaya rumah sakit dan obat.

Lebih lanjut, adanya program Tapera diproyeksikan akan berakibat pada dampak berkurangnya minat masyarakat menjadi pelaku usaha, karena sektor non formal tersebut juga diwajibkan menjadi peserta.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai gugatan ini sudah cukup tepat karena memang frasa 'wajib peserta' bermasalah dan menimbulkan kerugian bagi peserta, dan ekonomi secara makro. Maka sudah benar diubah ke dalam frasa sukarela alih-alih kewajiban.

“Jika konsepnya sukarela, maka yang ingin menjadi peserta Tapera adalah mereka yang mendapatkan manfaat dari tabungan tersebut,” ujar dia kepada Tirto, Senin (24/6/2024).

Sedangkan, kata Huda, tidak ada manfaat bagi peserta BP Tapera yang hanya menjadi penabung. Maka tidak ada unsur keadilan jika frasanya adalah 'wajib. "Sudah selayaknya diganti frasanya," pinta Huda.