News - Kementerian Pelindungan Migran Indonesia berkomitmen melindungi pekerja migran Indonesia dari eksploitasi dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang rentan terjadi di luar negeri. Salah satu fokus utama Kementerian baru yang dipimpin oleh Abdul Kadir Karding adalah memastikan negara tujuan memiliki regulasi yang kuat untuk melindungi hak-hak pekerja.

Karding mengatakan, Indonesia memang dilarang bekerja sama dengan negara yang memiliki regulasi lemah terhadap perlindungan pekerja migran sebagaimana ketentuan perundang-undangan saat ini. Oleh karena itu, kerja sama bilateral dengan negara-negara tujuan harus disertai dengan perjanjian yang jelas mengenai job order, penempatan kerja, serta perlindungan kesehatannya seperti apa.

“Lalu kalau ada apa-apa bagaimana? Kita juga perlu kerjasama dengan Keme). Karena gini, pekerja-pekerjaan di luar negeri kalau ada apa-apa itu di Kemenlu yang menangani. Dibantu oleh Kemenaker. Tapi kalau sudah di Indonesia, mau dia legal unprocedural maupun prosedural itu harus kami tangani,” jelas dia dalam Podcats For Your Politics di Kantor Tirto, Jakarta.

Karding menambahkan, untuk meningkatkan perlindungan pekerja migran, pemerintah juga akan menekankan pentingnya pendataan yang akurat. Pekerja migran diharuskan terdaftar dalam sistem informasi (Sisko) agar keberadaan dan status mereka tercatat secara resmi. “Jadi dulu di Malaysia pernah ada pemutihan. Satu juta orang lebih. Jadi yang unprocedural diputihkan menjadi procedural, tapi datanya masuk ke Sisko,” imbuh dia.

Di samping itu, pemerintah juga terus memperkuat perjanjian bilateral dengan negara-negara tujuan pekerja migran. Sebagai contoh, moratorium pengiriman pekerja migran ke Arab Saudi yang telah berlangsung sejak 2015 sempat dibuka sementara, meski belum efektif. Pemerintah juga memastikan agar pengiriman pekerja migran tetap sesuai dengan aturan yang berlaku dan menghindari modus-modus ilegal seperti visa siara atau visa panggilan.

Bagaimana strategi lain akan dilakukan Kementerian P2MI dalam melindungi pekerja migran hingga rencana Prabowo Subianto di 2029? Berikut petikan wawancaranya bersama Tirto:

Di pemerintahan baru ini ada pergantian dari BP2MI kemudian menjadi Kementerian P2MI. Gimana sih di internal nih Pak atas perubahan dan transformasi ini?

Kita bersyukur bahwa ada perubahan status. Sebenarnya ini komitmen dari Pak Presiden Prabowo. Kalau kita lihat track record beliau ini kan dengan pekerja migran itu hadir membela ya dari sejarah-sejarah sebelumnya, bahkan beliau pernah membebaskan ancaman hukuman mati seseorang. Terus bisa, alhamdulillah bisa kembali ke NTT sana.

Beliau waktu saya dipanggil ke Kertanegara [kediaman pribadi Prabowo], itu memberi dua mandat kepada saya. Pertama itu soal perlindungan. Jadi kata beliau, ‘Mas tolong pastikan kementerian yang akan datang betul-betul melindungi masyarakat kita yang bekerja di luar negeri. Jangan sampai ada eksploitasi, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Itu yang masih menjadi poin ya sampai sekarang?

Itu yang menjadi poin utama beliau. Lalu kedua beliau minta kalau bisa mengurai pengangguran yang ada di dalam negeri. Artinya devisa, devisa ini ditingkatkan. Jadi mungkin informasi ya bahwa tahun ini itu, devisa dari pekerja migran itu Rp227 triliun. Itu nomor dua terbesar setelah migas.

Jadi saya kira political will Pak Prabowo ini menjadi tantangan bagi kita semua, terutama bagi saya selaku pembantu beliau bagaimana memastikan bahwa pengelolaan pekerja migran ini itu kita kelola dari hulu ke hilir.

Jadi supaya maksudnya beliau ini, kenapa sih harus jadi Kementerian? Kan tentu beliau pengen kita fokus. Kita fokus mengurus pekerja migran yang memang jujur peluangnya banyak, tapi masalahnya juga nggak kalah banyak. Peluangnya besar untuk devisa, untuk apa namanya, mengurai pengangguran di negara sendiri. Tapi juga tantangannya sangat-sangat besar. Ini kita urus, nanti Kementerian Ketenagakerjaan mengurusi pekerja dalam negeri.

Maka tentu dengan perubahan ini di internal kami yang pertama itu ingin memastikan bahwa semua regulasi yang menyangkut kewenangan tugas fungsi daripada kementerian ini, segera kita bisa kelola, transformasi kelembagaan, dan semuanya termasuk juga timnya. Kita harus punya tim yang kuat. Karena selama ini kan badan ini operatornya Kemnaker. Jadi ini tim SDM harus baik juga ke depan.

Untuk kantornya apakah masih di MT Haryono pak?

Iya kantornya masih di sana dan yang di depan yang saya pakai itu masih pinjam sama, masih punya Kemnaker. Jadi ya masih sangat terbatas lah, sederhana lah.

Ada kesulitan-kesulitan yang ditemukan nggak pak pada masa transisi ini gitu?

Sampai saat ini nggak ada masalah karena Pak Prabowo memang mendorong kita untuk kerjasama antara kelembagaan, lembaga, kementerian itu juga harus bagus. Jadi tadi barusan teman-teman eselon I kami ketemu dengan eselon I-nya Kemnaker itu dari laporan yang saya terima relatif nggak ada masalah. Kan harus ada yang berpindah tuh dari Kemnaker beberapa kewenangan.

Jadi kewenangan penempatan, kewenangan perlindungan, kewenangan vokasi, kewenangan pemberdayaan, kewenangan yang di luar negeri ataseh. Ini harus smooth dibicarakan secara baik dengan teman-teman yang ada di Kemnaker. Dan bukan hanya itu juga kita mau tidak mau terkait dengan beberapa lembaga yang lain. Karena ini soal data.

Jadi misalnya data soal imigrasi, data soal kerjasama dengan kesehatan, kerjasama dengan dalam negeri, kerjasama dengan banyak pihak misalnya Kementerian Sosial, Basnas, BUMN, dan sebagiannya kita harus bangun kerjasama itu.

Di dalam asas perlindungan ini, ada tiga tahapan yang harus dilalui oleh kami. Tugasnya itu ada empat. Pertama, sebelum dia berangkat, kedua ketika dia ditempatkan, ketiga lalu setelah dia pulang, yang keempat reintegrasi itu pemberdayaannya. Jadi ini yang harus kita lalui.

Nah, problem sekarang adalah data yang ada yang terdaftar itu sekitar 5 jutaan, tapi yang unprocedural, totalnya bisa sampai 5-10 juta. Ini asumsi yang ada. Kita nggak bisa mendata yang unprocedural. Bisa lebih besar dari 10 juta saya kira.

Jadi orang bisa dilindungi, kalau datanya masuk ke kita. Tapi kalau nggak, itu problem. Kita nggak tahu apakah dia warga kita. Kedua, semua yang dikirim ini hari ini ya lebih dari 50 persen itu lost skill. Jadi domestic worker. Itu artinya apa? Itu artinya dia rentan. Karena dia nggak punya skill, pemahaman Bahasa kurang. Literasi, medsos, keuangan, dan lain sebagainya juga pasti lemah. Nah ini menjadi PR besar kami ke depan.

Mungkin akan mundur sedikit nih, soal Kabinet Merah Putih. Mungkin masyarakat ini menilai perpecahan dan penambahan kementerian,itu merupakan suatu fenomena bagi-bagi jabatan. Nah itu Pak Karding melihatnya seperti apa sih dengan kondisi seperti itu?

Jadi Indonesia ini luasnya dan banyak penduduknya kurang lebih sama dengan Eropa Barat. Eropa Barat itu 27 negara. Jadi kalau Indonesia ini mau disamakan dengan Eropa Barat, maka dia punya 27 Kementerian Perlindungan Pekerjaan Migran, 27 Kementerian Keuangan.

Jadi menurut saya filosofi Pak Prabowo memecah itu agar dipastikan semua barang terurus. Semua sektor terurus. Saya misalnya kayak Kemnaker sama ini. Ya masalah tenaga kerja dalam negeri itu kan nggak kurang-kurang dan harus kita akui belum optimal penanganannya sudah begitu bertahun-tahun. Dulu dipecah jadi transmigrasi, kemudian digabung lagi. Sekarang dipecah lagi supaya ada yang ngurusin. Karena selama ini sudah nggak jalan.

Kemudian ini lagi, badan ini misalnya. Itu supaya fokus. Coba bayangkan kalau Kemnaker yang sebanyak itu mengurusi transmigrasi, ngurusi masalah buruh saja misalnya ya, di dalam negeri, terus lagi ngurusin kompleksnya masalah pekerjaan migran, aduh itu berat itu. Jadi maksudnya Pak Prabowo itu adalah beliau ingin ini terurus. Dan yang penting bahwa kerjasama antara lembaga ini berkurang ego sektoral nya. Karena selama ini itu penyakitnya adalah ego sektoral.

Ini bahkan ada cerita itu seorang menteri minta waktu ke menteri lain itu diterimanya setelah 2 tahun. Setelah sekian kali surat, setelah sekalian kali lobi. Itu sesama menteri, kan masalah. Sekarang oleh Pak Prabowo dibuat kita untuk saling cepat. Makanya retret di Magelang itu sebenarnya itu menguatkan kita hubungan-hubungan emosional, hubungan komunikasi. Dan sekarang terbukti, saya udah berapa menteri dengan cepat.

Ada cerita menarik nggak sih pak dari retret di Magelang kemarin itu?

Banyak lucu-lucunya, banyak asiknya.

Yang bisa diteladani mungkin dari sosok Prabowo gitu?

Kalau Pak Prabowo itu menurut saya, beliau ini memikirkan rakyat dan negara ini sudah full ya, maksudnya total jadi beliau sampai bilang, “udahlah jangan mikir saya 2029, yang penting Anda mikirin rakyat, Anda solid untuk loyal kepada negara dan bangsa Kesatuan Republik Indonesia’. Itu yang luar biasa dari Pak Prabowo.