News - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti banyak pejabat di Indonesia yang ditangkap dan dipenjara karena tindak pidana korupsi. Hal itu disampaikan Jokowi dalam Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (12/12/2023)

Dia merinci sepanjang 2004-2022, terdapat 344 pimpinan dan anggota DPR dan DPR, 38 menteri dan kepala lembaga, 24 gubernur, 162 bupati dan wali kota, 31 hakim termasuk hakim konstitusi, serta delapan komisioner di antaranya komisioner KPU, KPPU, dan KY. Tidak hanya itu, terdapat 415 pejabat dari sektor swasta dan birokrat yang juga dihukum karena korupsi.

“Tidak ada negara lain yang menangkap dan memenjarakan pejabatnya sebanyak negara kita, Indonesia. Ini jangan ditepuktangani,” kata Jokowi.

Jokowi menuturkan walaupun sudah banyak petinggi negara yang ditangkap karena korupsi, tapi hingga saat ini masih marak kasus korupsi di Tanah Air.

“Artinya ini kita perlu mengevaluasi total. Saya setuju tadi disampaikan Bapak Ketua KPK bahwa pendidikan, pencegahan, penindakan (korupsi) ya (penting). Tetapi ini ada sesuatu yang harus dievaluasi total,” ungkap Jokowi.

Jokowi pun mendorong dilakukan sistem pemberantasan korupsi yang lebih sistematis dan masif. Langkah tersebut untuk mencegah praktik tindak pidana korupsi yang semakin canggih, bahkan bersifat lintas negara dan multi yurisdiksi.

Lebih lanjut, Jokowi juga mengapresiasi Sistem Logistik Nasional. Dia menuturkan hal itu bisa membantu pemerintah dalam memonitor jumlah sumber daya alam yang diekspor.

"Sistem logistik nasional coba dibandingkan, Simbara. Nanti masuk nikel bauksit tembaga kita bisa kontrol berapa banyak sumber daya kita yg dieksploitasi kemudian diekspor dan lain-lain," ucap Jokowi.

Terakhir, Jokowi mendorong penguatan regulasi di level Undang-Undang. Jokowi pun menyoroti terkait UU Perampasan Aset dan UU Pembatasan Uang Kartal

"UU Perampasan Aset penting untuk segera diselesaikan karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara. Saya harap pemerintah DPR dapat segera membahas," tutur Jokowi.