News - Staf Khusus Presiden, Juri Ardiantoro, memberi tanggapan atas berbagai tudingan negatif terhadap Presiden Joko Widodo yang muncul selama ini. Di antara tudingan mising yang disorotnya adalah soal perpanjangan masa jabatan hingga isu pengambilalihan partai politik.

Juri menyebut bahwa tuduhan-tuduhan sama sekali tidak beralasan dan pada akhirnya tidak terbukti.

"Kita semua sudah mendengar, membaca, dan menyaksikan berkali-kali bagaimana Presiden membantah tuduhan-tuduhan tersebut. Presiden taat hukum, presiden taat konstitusi, dan Presiden fokus bekerja untuk kemajuan negara dan bangsa ini," kata Juri, dalam keterangan tertulis yang diterima Tirto, Kamis (15/8/2024).

Menurut Juri, terdapat upaya rekayasa dan pabrikasi narasi insinuatif yang sistematis untuk merusak kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Jokowi.

"Saya menyebut ini upaya pabrikasi narasi insinuatif untuk men-downgrade Presiden dan terus-menerus berusaha merusak tingkat kepercayaan yang tetap tinggi di mata masyarakat. Pertanyaannya adalah, apa tujuan dari tindakan ini? Mengapa mereka tidak henti-hentinya melontarkan tuduhan-tuduhan tersebut?" tutur Juri.

Meski demikian, pria yang pernah menjadi Deputi Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Kantor Staf Presiden itu mengaku bersyukur karena tingkat kepercayaan kepada Presiden Jokowi tak goyah.

Selain itu, dia juga berharap transisi dan keberlanjutan pemerintahan dapat berlangsung dengan lancar.

“Oleh karena itu, saya mengajak semua pihak, terutama para elite, untuk tidak membangun opini, narasi, dan spekulasi-spekulasi politik yang dapat memperlemah kohesi sosial masyarakat kita," ujar Juri.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, mengaku pernah mendengar Presiden Jokowi ingin mengambil alih posisi Ketua Umum PDIP dari Megawati Soekarnoputri.

"Itu pernah saya sampaikan di dalam beberapa diskusi karena ada seorang mantan menteri yang kemudian dihubungi oleh menteri di dalam kabinet Bapak Jokowi yang menyatakan keinginan dari Bapak Jokowi untuk menduduki posisi Ketua Umum PDI Perjuangan. Itu pernah saya sampaikan ke publik," kata Hasto kepada wartawan, di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (15/8/2024).

Hasto juga mengatakan bahwa karena hal tersebut, Megawati yang tadinya tak ingin lagi jadi Ketua Umum PDIP justru kembali menyatakan bakal mempertahankan posisinya.