News - Presiden Joko Widodo akan melantik Kepala, Wakil Kepala serta Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) periode 2022-2027, Selasa (7/6/2022) siang.
Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri kembali mendapat amanah sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP sementara Yudian Wahyudi kembali menjadi Kepala BPIP.
Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono membenarkan bahwa Presiden Jokowi akan melantik Kepala, Wakil Kepala dan Dewan Pengarah BPIP periode 2022-2027. Pelantikan akan digelar di Istana Negara, Jakarta.
"Iya ada pelantikan [kepala, wakil kepala dan pengarah BPIP 2022-2027]," kata Heru dalam keterangan, Selasa (7/6/2022).
Di susunan Dewan Pengarah BPIP terdapat sedikit perubahan. Posisi Dewan Pengarah BPIP yang kosong sepeninggal Alm. Ahmad Syafii Maarif diisi oleh Wakil Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2000-2005 Muhammad Amin Abdullah.
Sementara itu, Wapres RI ke-6 Try Sutrisno, eks Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto, Pdt Andreas Anangguru Yewangoe, Mayjen (Purn) Wisnu Bawa Tenaya dan Rikard Bangun kembali dipercaya Jokowi sebagai Dewan Pengarah BPIP periode kedua.
Sementara itu, kursi Ketua BPIP masih diberikan kepada Yudian Wahyudi. Akan tetapi, kursi wakil ketua tidak lagi dipegang oleh Hariyono. Jokowi menunjuk Karjono yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Utama BPIP sebagai wakil ketua.
BPIP sendiri sebelumnya bernama Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). UKP PIP berdiri pada 19 Mei 2017 setelah Jokowi menandatangani Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.
Namun Jokowi menyempurnakan lembaga UKP-PIP menjadi BPIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
Badan ini bekerja di bawah dan langsung bertanggung jawab kepada presiden. Badan ini dibentuk untuk membantu presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi pancasila.
Lembaga ini juga menyusun standarisasi hingga menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan maupun rekomendasi terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan maupun unsur komponen masyarakat lain.
Terkini Lainnya
Artikel Terkait
Jenazah Romo Benny akan Dimakamkan di TPU Sukun Kota Malang
Stafsus BPIP Antonius Benny Susetyo Meninggal Dunia
BPIP Bantah Ganti Paskibraka Pembawa Baki di Detik Terakhir
Duduk Perkara Aturan Diskriminatif BPIP soal Hijab Paskibraka
Populer
Apindo Minta Pengaturan Upah Ikuti UU Ciptaker meski Diubah MK
Makan Malam di Solo, Jokowi & Prabowo Rahasiakan Obrolannya
Prabowo Bicara Korupsi Hingga Mimpi Bali Jadi The New Hongkong
Prabowo Ingin Made Muliawan-Putu Agus Menang di Pilgub Bali
Eks Dirjen Perkeretaapian Jadi Tersangka Korupsi Proyek Jalur KA
Fenomena Lipstick Effect: Mendorong Utang, Menggerus Tabungan
Jadi Bank Pemberi Utang Terbanyak ke Sritex, BCA Buka Suara
Babak Baru Kasus Antam vs Budi Said: Negara Tak Boleh Kalah
Flash News
Prabowo Bicara Korupsi Hingga Mimpi Bali Jadi The New Hongkong
Eks Dirjen Perkeretaapian Jadi Tersangka Korupsi Proyek Jalur KA
Prabowo Ingin Made Muliawan-Putu Agus Menang di Pilgub Bali
Prabowo Bertemu Jokowi di Solo Malam Ini
Demi Gaet Gen Z, Pramono-Rano akan Kampanye Akbar di Stadion GBK
Polisi Tetapkan 2 Tersangka Baru Kasus Judi Online di Komdigi
Giliran Raffi Ahmad yang Disambangi RK usai Prabowo & Jokowi
Pramono Asyik Joget & Doel Sapa Pendukung di Kampanye Akbar
Pramono soal RK Temui Prabowo & Jokowi: Yang Penting Semua Sehat
Gunawan Sadbor Ditahan Usai Jadi Tersangka Promosi Judi Online
Budi Arie Setuju Proses Hukum Eks Anak Buahnya Terlibat Judol
Wamenag: Prabowo Ingin Bangun Kampung Haji di Makkah
Sopir Truk Ugal-ugalan Di Tangerang Ditetapkan Jadi Tersangka
RK Sebut Jokowi & Projo Dukung Pasangan RIDO di Pilkada Jakarta
Panglima TNI Tunjuk Mayjen Ariyo Windutomo Jadi Kasetpres