News - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan BPK kepada pemerintah pusat dan daerah bukanlah prestasi. Menurut dia, predikat WTP adalah keharusan sebagai pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola uang rakyat.
“Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi. Tapi WTP adalah kewajiban kita semua. Kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat. Ini uang negara,” kata Jokowi dalam pidatonya di acara ‘Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023’ di Jakarta Convention Center, Senin (8/7/2024).
Jokowi mengingatkan, seluruh penggunaan keuangan yang diberikan kepada pemerintah pusat dan daerah bahwa penggunaan uang negara tersebut akan diaudit setiap tahun. Oleh karenanya, dana APBN dan APBD tersebut harus dipertanggungjawabkan dengan baik.
“Kita harus merasa, setiap tahun, ini pasti diaudit. Pasti diperiksa. Jadi sekali lagi, kewajiban menggunakan APBN dan APBN secara baik dan juga kewajiban menjalankan APBN dan APBD secara baik,” kata dia.
Dalam sambutannya, Jokowi menyampaikan beberapa tahun negara-negara, tidak terkecuali Indonesia sedang menghadapi dunia yang penuh gejolak. Mulai geopolitik, perang dagang yang semakin memanas, hingga perubahan iklim yang semakin nyata.
“Pertumbuhan ekonomi global juga melambat, tahun ini diperkirakan hanya 3,2 persen dan bahkan krisis ekonomi melanda beberapa kawasan,” kata dia.
Meski demikian, Jokowi merasa bersyukur lantaran kondisi ekonomi dan politik di Indonesia sangat stabil. Salah satu indikator ekonomi Indonesia baik adalah kuartal pertumbuhan di atas 5 persen.
“Alhamdulillah ini patut kita syukuri, ekonomi dan politik Indonesia sangat stabil. Ekonomi tetap tumbuh di atas 5 persen. Kita tahu di kuartal I-2024, tumbuh 5,11 persen,” kata Jokowi.
Jokowi mengungkapkan mengapa inflasi tetap terjaga. Dia menjelaskan hal itu lantaran Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Dalam Negeri selalu bertemu dengan para kepala daerah pada awal pekan.
“Inflasi tetap terjaga karena BI dan kementerian dalam negeri setiap Senin selalu bertemu dengan para kepala daerah untuk menjaga inflasi di setiap daerah," kata Jokowi.
Terkini Lainnya
Artikel Terkait
Pemprov DKI Jakarta Raih Opini WTP dalam Laporan Keuangan 2023
Seleksi Anggota Baru BPK Harus Jadi Momentum Bebas Korupsi
18 BUMD DKI Jakarta Raih Opini WTP Terkait Laporan Keuangan
Capaian MA Sepanjang 2023, Raih WTP hingga Top Digital Award
Populer
Daya Beli Masyarakat Lemah, Ritel di Ambang Krisis
Kemenkeu Ingin Ambil Alih Tugas Taspen Bayar Uang Pensiun ASN
Menerka Nasib THR & Gaji ke-13 PNS 2025, Akankah Kena Efisiensi?
Panitia SNPMB Perpanjang Masa Pengisian PDSS Hingga Sabtu Pagi
DPR Minta Anggaran Kemenkes Imbas Efisiensi Rp10 T Dikembalikan
ICW Protes Kebijakan Gapeka 2025 karena Picu Keterlambatan
Senjakala Petani: Lahan Tergilas, Dukungan Pemerintah Tak Jelas
KPK Cecar Staf Sekjen PDIP Hasto soal Pesan Menenggelamkan HP
Flash News
Panitia SNPMB Perpanjang Masa Pengisian PDSS Hingga Sabtu Pagi
Pemprov Bali Gelar Simulasi Pemeriksaan Kesehatan Gratis
Polisi Tetapkan 2 Tersangka Pemalsuan Data Perbankan dengan AI
Prabowo ke 1.004 Dansat TNI: Melindungi Adalah Dengan Kekuatan
TNI Lapor Pengawasan Distribusi LPG 3 Kg hingga MBG ke Prabowo
21 Saksi akan Dihadirkan dalam Sidang Etik AKBP Bintoro
Kompolnas Sebut Perkara AKBP Bintoro Lebih pada Kasus Penyuapan
Tipu Eks Bupati Rote, 3 Orang KPK Gadungan Jadi Tersangka
Staf Hasto Akui Dititip Tas Hitam oleh Harun, Tak Tahu Isinya
PCO soal Peringatan Prabowo: Tak Seirama, Ya Dievaluasi Presiden
Kondisi Teranyar Sopir Truk Pemicu Kecelakaan Maut di GT Ciawi
Prabowo: Dewan Pertahanan Nasional Berjalan 22 Tahun usai UU Sah
Istana soal Tatib Pencopotan Pejabat: Enggak Ada Polemik
Tanggapi DPR, BGN Buka Opsi Anggaran MBG Dikelola Komite Sekolah
Tim Hukum Bantah KPK soal AKBP Hendy Orang Suruhan Hasto PDIP