News - Presiden Joko Widodo meminta kepala daerah seluruh Indonesia untuk mengoptimalisasi belanja produk lokal dalam proses serapan anggaran. Hal itu disampaikan karena Jokowi menemukan data bahwa pemerintah daerah (pemda) di level kabupaten atau kota masih minim menggunakan produk dalam negeri. Jokowi menyebut persentasenya hanya 41 persen.

"Yang saya cek masih di angka 41 persen penggunaan produk dalam negerinya. Masih 41 persen untuk kabupaten dan kota. 41 persen masih kecil. Artinya, selain itu berarti produk-produk impor," kata Jokowi dalam sambutannya dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional APKASI di Jakarta Convention Center, Rabu (10/7/2024).

Jokowi mengingatkan seluruh kepala daerah bahwa proses pengumpulan anggaran tidaklah mudah. Oleh karenanya, Jokowi menyesalkan jika dana yang dikumpulkan susah payah itu digunakan untuk membeli produk impor.

"Itu serupiah-rupiahnya semuanya dikumpulin oleh Menteri Keuangan, terkumpul, lalu menjadi penerimaan negara. Lalu, ditransfer ke daerah [tapi] dibelikan impor," kata dia.

Maka Jokowi meminta para kepala daerah agar memprioritaskan produk dalam negeri dalam membelanjakan anggaran tersebut. Harapannya, uang tersebut akan kembali menjadi pendapatan negara.

Presiden juga mewanti-wanti pemda agar merubah pola belanjanya. Pasalnya, jika pemda tidak melakukan perubahan dan masih menggunakan produk impor, yang mendapat manfaat justru negara lain.

"Yang dapat manfaat adalah negara lain. Ini perlu saya ingatkan. Beli produk-produk kita sendiri. Saya ingatkan!" tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyampaikan kondisi terkini Indonesia. Jokowi mengutip World Competitiveness Ranking yang menyatakan bahwa level kompetitif Indonesia berada di peringkat ke-27. Dia menyebut kondisi Indonesia lebih baik dari negara lainnya.

Melalui data tersebut, Jokowi mengingatkan bahwa di persaingan ke depan, bukanlah negara besar yang akan mengalahkan negara kecil, tapi negara yang lebih cepat akan mengalah mereka yang lebih lambat. Dia ingin Indonesia menjadi negara cepat di berbagai aspek baik pelayanan publik hingga mobilitas barang.

"Saya lihat karena ke depan dalam kompetisi antara negara itu, bukan negara besar mengalahkan negara kecil lagi, tapi negara cepat yang akan kalahkan negara lambat dan kita ingin menjadi negara cepat itu," kata Jokowi.