News - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui menjadi penyelenggara event di Indonesia tantangannya cukup berat. Hal ini karena masalah perizinan di dalam negeri untuk menyelenggarakan event cukup ruwet. Bahkan dalam satu kegiatan saja, kata Jokowi, membutuhkan banyak pintu perizinan.

“Karena memang urusan perizinan kita ruwet,” kata Jokowi dalam Peluncuran Digitalisasi Layanan Perizinan Penyelenggaraan Event di Jakarta, Senin (24/6/2024).

Kepala Negara itu mencontohkan penyelenggaraan MotoGP misalnya. Event internasional itu setidaknya butuh 13 jenis izin dengan dalih surat rekomendasi. Padahal, kegiatan akbar tersebut diklaimnya bisa memberikan dampak ekonomi hingga Rp4,3 triliun dan menyerap tenaga kerja hingga 8.000 orang dan 1.000 UMKM.

Jokowi menyebut untuk mendapatkan izin penyelenggaraan acara MotoGP di Indonesia banyak hal mesti diurus. Mulai dari surat rekomendasi atau persetujuan dari desa setempat, asosiasi Ikatan Motor Indonesia (IMI) daerah hingga pusat, rekomendasi kepolisian dari level polsek hingga polda, sampai surat dukungan dinas kebakaran.

Promotor acara MotoGP, kata Jokowi, juga diharuskan mengurus pembuatan surat pemberitahuan ke Bea Cukai, surat pemberitahuan ke Kawasan Ekonomi Khusus NTB, hingga izin urusan bea cukai lainnya.

“Harus punya ini [izin tertentu]. Kalau tidak, izin-izin itu tadi tidak keluar. Kalau saya jadi penyelenggara event itu, lemas dulu sebelum bertanding event-nya,” imbuh Jokowi.

Eks Wali Kota Solo itu mengatakan, sulitnya perizinan tersebut membuat penyelenggaraan kegiatan event di Indonesia kini merosot. Sebelum pandemi COVID-19, kegiatan event setiap tahunnya hampir lebih dari 4.000, namun sekarang hanya tinggal 3.700 event saja. Artinya hampir sekitar 300 event di Tanah Air berkurang atau tidak terselenggarakan.

“Betapa sangat beratnya menjadi penyelenggara event di Indonesia,” tukas Jokowi.

Masalah rumitnya perizinan ini juga menjadi salah satu hal dikeluhkan dan dialami secara langsung oleh Co-founder Prambanan Jazz Festival, Bakkar Wibowo. Promotor ternama ini, mengatakan untuk perizinan mengadakan sebuah acara atau istilahnya permit memang cukup rumit. Karena prosesnya berlapis harus mendobrak banyak pintu.

Dia mencontohkan, untuk sekelas event Prambanan Jazz Festival saja harus ada izin berlapis. Mulai dari izin rekomendasi wilayah setempat, Candi Prambanan, kepolisian, dinas terkait, dan lain-lainnya. Proses perizinan sendiri, membutuhkan waktu lama dan tidak menentu.

“Kalau proses perizinannya iya hampir sama seperti dikatakan Jokowi memang cukup rumit selama ini,” ujar Bakkar saat dihubungi Tirto, Selasa (25/6/2024).

Kendati begitu, bagi Bakkar sendiri masalah perizinan bukan menjadi sebuah isu baru. Karena dalam prosesnya, meski perizinan cukup ruwet dirinya bisa mengatasinya. Beda halnya, kata Bakkar, jika kemudian proses perizinan yang semrawut ini dihadapkan pada promotor atau penyelenggara event baru.

“Untuk promotor baru ini mungkin menjadi tantangan berat ya,” imbuh dia.