News - Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Muhammad Yusuf Permana, mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo akan menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) dari 10 negara sahabat pada Kamis (8/8/2024).

Kesepuluh negara tersebut adalah Brunei Darussalam, Republik Kuba, Republik Tunisia, Federasi Rusia, Republik Bulgaria, Papua Nugini, Amerika Serikat, Republik Lithuania, Republik Makedonia Utara, dan Republik Slovenia.

"Upacara tersebut digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada pukul 09.30 WIB. Acara bersifat terbuka," kata Yusuf Permana, melalui keterangan pers, Rabu (8/7/2024).

Sebelumnya, Jokowi melakukan kunjungan kerja dengan agenda peresmian Pabrik Bahan Anoda Baterai Litium PT Indonesia BTR New Energy Material yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal, Jawa Tengah.

"Alhamdulillah, acara berjalan lancar dan ini diharapkan bisa menjadi langkah penting dalam mewujudkan ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air sebagaimana yang disampaikan Bapak Presiden," kata dia.

Dalam acara tersebut Jokowi mengeklaim Indonesia telah meraih omset dari hilirisasi nikel hingga Rp510 triliun. Klaim tersebut muncul karena Indonesia tidak lagi mengekspor produk nikel mentah namun telah diolah menjadi sejumlah produk di Indonesia, salah satunya adalah kendaraan listrik.

Menurutnya, saat awal proses hilirisasi Jokowi mendapat pertentangan di 2022. Karena saat itu Indonesia harus menahan pemasukan yang berada di angka $1,5 billion atau Rp20 triliun. Selain itu Jokowi juga menyebut ada sejumlah gugatan salah satunya dari Uni Eropa karena kebijakan hilirisasi tersebut.

"Lompatan sangat besar sekali, meskipun sekali lagi awal-awal banyak yang tidak setuju, pro dan kontra, dan juga yang kedua kita digugat oleh EU, oleh Uni Eropa dan kita kalah," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, setiap gugatan di pengadilan manapun harus dihadapi. Dia menegaskan tak akan mundur terutama setelah melihat Indonesia memiliki sejumlah kawasan ekonomi khusus (KEK) yang salah satunya di Kendal.

"Tapi saya sampaikan negara ini adalah negara yang berdaulat, kepentingan nasional adalah segala-galanya buat kita. Tidak bisa kita didikte oleh siapapun, saya sampaikan pada menteri, maju terus, digugat kalah, banding!" kata Jokowi.