News - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) akan mengundang petinggi kantor pemerintah dengan masjid yang diduga terpapar paham radikal. JK yang juga Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) ini akan meminta pemerintah setempat mengevaluasi pengurus masjid.

"Segera kita undang, bukan panggil ya, kita akan undang nanti masjid-masjid pemerintah untuk kontrol, mengevaluasi dan memperbaiki," kata Wapres Jusuf Kalla usai menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DMI di Jakarta, Minggu (25/11/2018).

Wapres mengatakan dugaan masjid-masjid di kantor pemerintah yang terpapar paham radikal itu antara lain disebabkan oleh kepengurusan masjid yang tidak dipegang langsung oleh pejabat tinggi kantor tersebut.

"Jadi, yang salah itu umumnya, masjid-masjid pemerintah itu diurus oleh pegawai-pegawai yang di bawah, sehingga sulit, tidak ada kontrolnya," tambahnya.

Oleh karena itu, Wapres akan meminta pimpinan kantor pemerintah dengan masjid terduga radikal untuk menunjuk pejabat di lingkungan kantornya yang berpendidikan tinggi dan memahami agama dengan baik.

"Sekarang, kita minta betul pengurus masjid yang diketuai oleh pejabat yang lebih tinggi, yang memahami keagamaan, sehingga bisa tersaring sistemnya itu," katanya.