News - Penyelenggara pemilihan umum (pemilu) yang bermasalah akan menyebabkan legitimasi dan integritas pemilu semakin lemah. Pemilu 2024 tidak berjalan baik-baik saja sebab Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkali-kali terjerat kasus etik.

Komisioner KPU, baik di tingkat pusat atau daerah, sama-sama tersandung kasus dugaan pelanggaran etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari, bahkan sudah tiga kali mendapatkan putusan etik dari DKPP. Karena melanggar kode etik, Hasyim sempat dijatuhi hukuman peringatan keras terakhir.

Pertama, soal pertemuannya dengan Hasnaeni Moein yang disertai tudingan asusila, lalu soal keterwakilan caleg perempuan yang tidak diakomodasi KPU, terakhir terkait peraturan KPU soal batas umur Pilpres 2024 yang juga menyeret komisioner KPU lainnya.

Bahkan, saat ini, Hasyim tengah menjalani proses sidang etik di DKPP terkait tudingan tindakan asusila.

Ini merupakan kasus dugaan tindakan asusila kedua yang menyandung Hasyim. Kali ini, dia dituding melakukan kekerasan berbasis gender kepada anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Belanda.