News - Diskursus mengenai dinasti politik kembali ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini dipicu oleh viralnya potongan video episode siniar ‘Total Politik’ yang dipandu Arie Putra dan Budi Adiputro dengan tamu, Pandji Pragiwaksono. Dalam episode yang tayang di YouTube pada 4 Juni 2024 itu, Pandji mendesak pandangan Arie Putra soal dinasti politik yang marak terjadi di Indonesia.

Arie yang tergagap didesak Pandji menyatakan bahwa opininya terkait dinasti politik berkaca dari pandangannya soal Asian Value. Menurutnya, dinasti politik adalah bagian dari Human Rights alias hak asasi manusia (HAM). Pernyataan Arie sontak memantik gaduh di media sosial, dan warganet mayoritas menuding bahwa pendapat tersebut keliru.

Pendapat Arie dinilai melakukan pembenaran dan pengaburan pada bahaya dinasti politik di negara demokrasi. Selain itu, dia dinilai serampangan menyebut Asian Value dan hak asasi manusia sebagai pembenaran untuk eksistensi dinasti politik di Indonesia.

Manajer Hukum dan Advokasi dari Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Dila Farhani, menilai menyandingkan dinasti politik dengan hak asasi manusia akan sangat bertentangan dengan nilai demokrasi. Dinasti politik sering melibatkan pemilihan anggota keluarga yang memegang kendali atas negara atau wilayah, di mana ciri ini melanggar nilai HAM dan demokrasi.

“Meskipun tetap melalui sistem pemilu, tetapi pelanggengan kekuasaan terus dilakukan,” kata Dila kepada reporter Tirto, Jumat (7/6/2024).

Menyeret nilai HAM sebagai pembenaran melakukan praktik dinasti politik merupakan bentuk melanggengkan kebuntuan demokrasi Indonesia hari ini. Mulanya, diskursus dinasti politik memanas di Pilpres 2024 dengan majunya putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden sebab dimuluskan oleh putusan MK Nomor 90/2023 soal batas usia capres-cawapres.

Putusan ini sendiri diketuk oleh eks Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, yang merupakan besan Jokowi alias paman dari Gibran. Belakangan, Majelis Kehormatan MK mencopot Anwar Usman dari kursi ketua MK karena terbukti melanggar etik dalam polemik putusan Nomor 90/2023. Gibran, berhasil menjadi wakil presiden terpilih periode 2024-2029 mendampingi presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Presiden Jokowi sendiri berkali-kali dituding tidak netral dalam Pilpres 2024 karena dinilai cawe-cawe memenangkan pasangan Prabowo-Gibran. Bahkan empat menteri kabinet Jokowi diseret ke hadapan hakim konstitusi dalam sidang PHPU pilpres, sebab pemerintah dituding mengerahkan program bansos demi kemenangan anak presiden. Namun, putusan hakim konstitusi menolak semua gugatan PHPU pilpres atas kemenangan Prabowo-Gibran.

“Argumen pemerintah mendukung dinasti politik selalu tujuannya disebut ingin menciptakan stabilitas pemerintahan. Padahal faktanya, karena pemerintahan diwariskan dari generasi ke generasi, hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan [mengundang] konflik pemilu,” kata Dila.

Belum lagi, kata dia, cara para elit berpolitik hari ini begitu pragmatis. Mereka mengabaikan pendidikan politik kepada kader-kader partai politik (parpol) maupun pemilih. Elite sibuk berorientasi pada bagaimana mengamankan dan melanggengkan kekuasaan.

“Politik dinasti justru melanggar konstitusi, bukan hak asasi. Demokrasi kita merupakan demokrasi yang konstitusional, artinya mengakui keberadaan individu yang mempunyai kebebasan dan hak yang sama, namun tetap dengan menaati konstitusi,” terang Dila.