News - Para demonstran di Korea Selatan (Korsel) turun ke jalan melakukan aksi protes terkait darurat deklarasi militer yang dikeluarkan Presiden Yoon Suk Yeol pada Selasa (3/12/2024) lalu. Lantas, apa isi tuntutan demo di Korsel soal darurat militer dan presiden?

Polemik usai pembatalan darurat militer di Korea Selatan (Korsel) masih bergulir, Channel News Asia (CNA) melaporkan, seorang juru bicara pengadilan pada Rabu (11/12/2024) mengatakan bahwa mantan Menteri Pertahanan Korea Selatan, Kim Yong Hyun, telah secara resmi ditangkap atas tuduhan pemberontakan terkait dengan deklarasi darurat militer yang dikeluarkan Presiden Yoon Suk Yeol.

Surat perintah penangkapan resmi Kim Yong Hyun dikeluarkan pada hari Selasa malam. Namun, mantan Menteri Pertahanan tersebut telah ditahan sejak hari Minggu. Ia diduga telah melakukan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Kim mengaku menyesal pada hari Selasa, dan mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dibuat melalui pengacaranya bahwa “semua tanggung jawab atas situasi ini sepenuhnya berada di tangan saya”. Dia “sangat meminta maaf” kepada rakyat Korea Selatan dan mengatakan bahwa bawahannya “hanya mengikuti perintah saya dan memenuhi tugas yang ditugaskan kepada mereka”.

Dikutip laporan AP News, Kim menjadi orang pertama yang ditangkap atas kasus ini. Dia dituduh merekomendasikan darurat militer kepada Yoon dan mengirim pasukan ke Majelis Nasional untuk menghalangi anggota parlemen melakukan pemungutan suara.

Cukup banyak anggota parlemen yang akhirnya berhasil memasuki ruang parlemen dan dengan suara bulat menolak dekrit Yoon, memaksa Kabinet untuk mencabutnya sebelum fajar menyingsing pada tanggal 4 Desember.

Sebelumnya pada hari Selasa, Kepala Komando Peperangan Khusus Angkatan Darat, Kwak Jong-geun, mengatakan kepada para anggota parlemen bahwa Yoon telah memerintahkannya untuk menghentikan anggota parlemen yang berkumpul di parlemen untuk menolak dekrit darurat militer.

“Presiden menelepon saya secara langsung melalui saluran rahasia. Dia menyebutkan bahwa tampaknya kuorum belum terpenuhi dan menginstruksikan saya untuk segera mendobrak pintu dan menyeret orang-orang (anggota parlemen) ke luar,” kata Kwak.

Meski berhasil dibatalkan dalam waktu sekira 6 jam, dekrit darurat militer yang dikeluarkan oleh Presiden Yoon Suk Yeol telah membuat stabilitas politik Korea Selatan terganggu. Masyarakat marah, sehingga muncul gelombang aksi unjuk rasa.