News - Niat pemerintah membasmi dan menangani keadaan darurat judi online (judol) di Indonesia tidak boleh asal tabrak. Alih-alih mencabut persoalan ini hingga ke akar, kebijakan prematur dan berbau populis semata cuma bakal menambah beban. Misalnya, soal usulan pemberian bantuan sosial (bansos) pada keluarga pelaku judi online yang tengah ramai bergulir.

Usulan ini pertama kali dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy. Dia mempertimbangkan agar keluarga pejudi online masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) karena dianggap sebagai korban terdampak judi online.

DTKS sendiri menjadi acuan pemerintah dalam menyalurkan bansos untuk program pengentasan kemiskinan.

"Bahwa yang saya maksud korban itu adalah keluarga atau anggota yang menderita mengalami kerugian," kata Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (19/6/2024).

Muhadjir menilai judi berdampak pada ekonomi yang memicu kemiskinan di masyarakat. Dia memandang anggota keluarga pejudi online bisa mendapatkan bansos sebab statusnya sebagai korban yang mengalami kerugian materiil dan dampak kesehatan. Namun, Muhadjir menegaskan hanya keluarga yang memenuhi kriteria saja yang bakal masuk DTKS.

Gagasan yang disampaikan Muhadjir ini langsung dibantah Presiden Joko Widodo, yang dengan sikat menyatakan pemerintah tidak menyediakan dana anggaran bansos kepada pelaku judi online maupun keluarganya.

"Enggak ada," kata Jokowi dalam kunjungan kerja di Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu (19/6/2024).

Meski begitu, terkait pemberian bansos itu, Muhadjir menilai wacana ini akan dibahas lebih lanjut dalam rapat Satgas Pemberantasan Judi Online. Mu Muhadjir mengatakan kerugian yang dialami oleh keluarga pejudi online dapat berupa materi, finansial, maupun psikososial.

“Korban itu adalah mereka yang mengalami atau menderita kerugian akibat perbuatan judi oleh penjudi itu, jadi bukan penjudinya. Beda dengan pinjol itu selama ini yang dianggap korban kan yang pinjam,” ujar Muhadjir.