nzwrestling.com

News - Wabah Mpox menjadi perbincangan ramai di publik belakangan. Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization, WHO) menetapkan keadaan darurat terkait wabah Mpox pada pekan kedua Agustus 2024.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, termasuk di Indonesia. Di media sosial, Mpox menjadi perbincangan hangat di antara beberapa akun lokal.

Salah satunya adalah unggahan akun "Jefri Papahnya Aqiela" pada 18 Agustus 2024 lalu (arsip).

"Tuh baca sendiri, bukan mega thrust yang akan terjadi yang akan menghancurkan dan memporak porandakan, tapi "MEGA LOCKDOWN"," begitu isi pesan unggahan tersebut.

Konten tersebut juga menyertakan sebuah gambar tangkapan layar dari sebuah cuitan di X, yang menyoroti sebuah artikel berjudul "WHO Meminta Pemerintah untuk Bersiap terhadap 'Mega Lockdowns' Akibat Jenis 'Cacar Monyet Mematikan'," dalam Bahasa Inggris.

Hingga Selasa (27/8/2024), unggahan tersebut telah mengumpulkan 67 impresi (likes dan emoticons), 11 komentar, dan telah dibagikan ulang sebanyak 17 kali.

Kami juga menemukan unggahan yang mendukung narasi soal akan dilakukannya mega lockdown dari akun "Susan N"(arsip). Di sejumlah unggahan akun luar negeri, seperti akun X @AlertChannel dan akun "The Truth About Cancer", gambar yang serupa banyak digunakan untuk mendukung narasi akan terjadinya pembatasan sosial total dalam skala besar tersebut akibat wabah Mpox.

Lalu bagaimana faktanya? Apakah benar WHO meminta persiapan mega lockdown akibat wabah Mpox?

Pemeriksaan Fakta

Sebelum membahas tentang isu hoaks soal mega lockdown, perlu diketahui sekilas soal Mpox sejenak.

Berdasar informasi dari artikel WHO, wabah Mpox sempat ditetapkan WHO sebagai Penyakit Darurat Kesehatan Global (PHEIC) pada tahun 2022 lalu. Seiring dengan melandainya kasus, pada Mei 2023, status tersebut dicabut.

Pada 14 Agustus 2024, status PHEIC kembali diumumkan terkait Mpox, setelah terjadi peningkatan kasus dan kematian akibat mpox di negara-negara Afrika. Peningkatan kasus dan kematian baru-baru ini disebabkan oleh virus Mpox klad 1b. WHO melaporkan peningkatan kasus akibat klad 1b terjadi di Kongo dan negara Afrika lainnya. Hingga awal Agustus 2024, kasus Mpox sudah tercatat lebih dari 15.600 kasus dan menyebabkan 537 kematian.

Penyakit Mpox sebelumnya dinamakan cacar monyet. Belakangan, nama itu dihapus WHO karena terkesan rasis dan berbau stigma, sehingga resmi diganti menjadi Mpox pada tahun 2022 lalu.

Kembali ke klaim soal mega lockdown akibat wabah Mpox yang beredar di media sosial. Kami mencoba mencari sumber informasi terkait artikel dalam tangkapan layar tersebut. Namun, penulisan judul artikel di mesin pencarian tidak mengarahkan ke artikel yang dimaksud.

Hasil pencarian justru mengarahkan ke artikel informasi resmi dari WHO soal peningkatan kasus Mpox di Kongo dan negara-negara Afrika, yang mendorong organisasi tersebut untuk menetapkan status penyakit darurat kesehatan global.

Dalam artikel tersebut, Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengatakan, koordinasi respon internasional perlu dilakukan untuk menghentikan penyebaran wabah dan menyelamatkan banyak nyawa.

Pekan sebelumnya, Ghebreyesus sudah memproses penggunaan darurat vaksin Mpox. Proses ini akan mempercepat akses vaksin ke negeri-negeri berpendapatan rendah dan memberi kesempatan bagi rekanan WHO untuk membantu distribusi vaksin.

Namun, di artikel tersebut, tidak ada informasi apapun mengenai permintaan WHO ke negara-negara untuk melakukan mega lockdown.

Mengutip USA Today, menurut Juru Bicara WHO, Tarik Jasarevic, organisasi tempatnya bernaung itu tidak meminta persiapan untuk lockdown.

"WHO tidak bisa dan tidak memerintahkan pemerintah (negara-negara) untuk mempersiapkan 'mega lockdown' atau lockdown apapun terkait Mpox," terangnya dalam keterangan tertulis.

Kami kemudian mencoba mencari artikel soal mega lockdown ke situs The People's Voice. Nama situs tersebut terpapar di dalam tangkapan gambar.

Kami menemukan artikel tersebut dengan judul, tanggal publikasi, dan nama penulis yang sama. Sehingga tidak ada modifikasi dari konten tersebut.

Namun, kami menemukan informasi kalau situs tersebut punya reputasi buruk sebagai penyebar disinformasi.

"The People's Voice, sebelumnya dikenal sebagai NewsPunch adalah sebuah situs disinformasi yang pro-Kremlin," begitu rangkuman informasi dari Conspiracy Watch. Disebutkan juga kalau situs ini sempat menyandang nama "YourNewsWire".

Poynter, sebuah lembaga non-profit yang berfokus dengan mis/disinformasi, juga memberi label "salah satu halaman misinformasi paling populer" kepada situs tersebut.