News - Hari itu, Hardojo, Ketua Umum CGMI (Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia), terlihat risau. Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) sedang dibumikan oleh Sukarno. Setiap organisasi harus merepresentasikan salah satu unsur tersebut. Ia bingung, bagaimana CGMI harus berwajah dalam politik Demokrasi Terpimpin.
Dalam tesis What Makes an Activist? Three Indonesian Life Histories (2006) disebutkan, kepentingan CGMI tidak akan terakomodasi dalam serikat mahasiswa nasional apabila tidak melabeli diri sebagai "Kom". Posisi tersebut tentu tidak akan menguntungkan CGMI.
Dalam kebimbangan, Hardojo bertemu dengan D.N. Aidit, pemimpin PKI (Partai Komunis Indonesia).
"Bisakah kami (CGMI) mendeklarasikan diri kami sebagai Kom?" Hardojo memulai percakapan.
"Dari mana kok mengaku-ngaku Kom? Ya, nggak bisa, wong kamu Kom-nya siapa?" jawab Aidit.
Ia tahu anggota PKI yang masuk ke dalam CGMI hanya sekitar dua persen dari total seluruh anggota.
Salah satu pengurus CGMI di samping Hardojo lantas menjelaskan kepada Aidit.
"Begini, Bung Aidit. Menurut Bung Karno, setiap orang harus diajarkan Marxisme. Nah, kami ingin PKI melakukannya untuk mengajari kami Marxisme."
Berbagai pertimbangan alot terjadi dalam periode itu. Akhirnya berujung pada tahun 1964 ketika CGMI mendapat restu dari Aidit untuk memproklamasikan diri sebagai "organisasi mahasiswa komunis dan progresif nonkomunis".
Terkini Lainnya
Didirikan Karena Anti-Pelonco
Pejah Gesang Melu Bung Karno
Tumbang Setelah G30S
Artikel Terkait
Fenomena Makam Keramat Palsu, antara Jalan Spiritual dan Bisnis
Kisah Karapan Sapi di Kota Bandung Tahun 1935
Sejarah Rekrutmen dan Diskriminasi Usia Kerja
Horison, Lahirnya Juru Bicara Budaya (Orde) Baru
Populer
Kehadiran Fly Jaya dan Masa Depan Bisnis Penerbangan Indonesia
Prabowo Minta Pelantikan Kepala Daerah Diundur, Ini Alasannya
Siasat Cimahi menjadi Kota Tanpa TPA
Penjelasan BI soal Nilai Tukar Dolar AS Jadi Rp8.170 di Google
KPK Tak Ingin Penyelidikan Kasus Pagar Laut Sama dengan Kejagung
PT TRPN Akui Lakukan Pelanggaran Soal Pagar Laut Bekasi
Dilema Indonesia soal EBT Hanya Bikin Transisi Energi Kian Suram
Abraham Samad dkk Minta KPK Usut Suap Penetapan PIK 2 Jadi PSN
Flash News
PT TRPN Akui Lakukan Pelanggaran Soal Pagar Laut Bekasi
Megawati Akan Bertemu Paus Fransiskus di World Leaders Summit
Pemerintah Kebut Regulasi Digital Anak, Kaji Batas Usia Medsos
Kemlu Tindak Lanjut Laporan Kasus Pemerasan WN Tiongkok
Menteri Hukum Yakin Ekstradisi Paulus Tannos Rampung Pekan Depan
Kapolri Tunjuk Brigjen Agus Jadi Kakorlantas Gantikan Irjen Aan
DPR & Pemerintah Sepakat RUU BUMN Dibawa ke Paripurna
Pramono Anung Ogah Ambil Pusing soal Pelantikan Gubernur Ditunda
Polisi Bebaskan WN Rusia yang Sempat Ditangkap Kasus Perampokan
Pramono Jamin Tak akan Izinkan ASN Jakarta Berpoligami di Eranya
Kepala Daerah Tunda Dilantik, Jabatan Pj Diminta Diperpanjang
Anggota TNI AD Aniaya Perempuan di Tangsel Hingga Tewas
DPR akan Gelar Rapat Ulang Jadwal Pelantikan Kepala Daerah
Guru Ngaji Banting Balita di Tangerang, Dalih Kesal Sama Korban
Komnas HAM Dorong SUHAKAM Investigasi Penembakan PMI di Malaysia