News - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi klaim dari Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, yang menepis keterkaitannya dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Wilayah Jawa Timur.

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengatakan status Hasto sebagai konsultan dalam kasus ini didapatkan dari data Administrasi Kependudukan (Adminduk).

"Konsultan itu adalah status pekerjaan yang bersangkutan di Adminduk," kata Tessa kepada Tirto, Senin (29/7/2024).

Sebelumnya, Hasto tidak memenuhi panggilan KPK sebagai saksi dengan kapasitas konsultan dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan DJKA Kemenhub Wilayah Jawa Timur.

Hasto berdalih, dirinya sedang memimpin persiapan Pilkada Serentak 2024 di Yogyakarta. Serta, baru menerima surat panggilan sehari sebelum jadwal pemeriksaan pada Jumat (19/7/2024).

Selain itu, Hasto juga mengatakan dari keterangan Kepala Sekretariat DPP PDIP, Yoseph Aryo Adhi Darmo, pemanggilan dirinya oleh komisi anti rasuah itu terkait dugaan korupsi yang terjadi di kereta api. Ia menepis dirinya terlibat dalam kasus korupsi itu.