News - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis didorong untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Program ini juga diklaim untuk investasi jangka panjang dalam bidang pendidikan.

Hal ini dia sampaikan dalam acara Dialog Nasional “Program Makanan Bergizi Wujudkan SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045” di Gedung LPP RRI yang disiarkan secara daring, Sabtu (3/8/2024).

"Saya optimis ini berjalan dengan baik. Program ini adalah investasi untuk meningkatkan ranking pendidikan Indonesia di mata internasional," ujar Hashim.

Hashim juga mengatakan telah melaporkan kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto, mengenai data Kementerian Kesehatan bahwa terdapat 41 persen atau sekitar 18 juta anak di Indonesia yang melewatkan waktu sarapan.

Sementara itu, data lain juga mengungkapkan sekitar 30 juta anak-anak prasekolah di Indonesia diduga tidak mendapatkan sarapan.

Hashim juga menuturkan bahwa program Makan Bergizi Gratis akan juga disalurkan kepada empat juta ibu hamil bersama anak sekolah. Hal ini untuk mencegah anak stunting sedari dalam kandungan.

"Program ini adalah wujud kepedulian dan dari perhatian masyarakat atas nasib bangsa kita," ujar dia.

Diketahui, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih Prabowo Subianto telah menyepakati anggaran program Makan Bergizi Gratis pada 2025 sebesar Rp71 triliun.

Kesepakatan ini diambil setelah perwakilan pemerintah bertemu dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka beberapa waktu lalu.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam Konferensi Pers Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025, di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2024). Pihak pemerintah diwakili Airlangga dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

“Dalam rapat tersebut, Bapak Presiden Terpilih dan pemerintah hari ini, pemerintah sekarang, telah sepakat dan setuju dengan kesadaran makro yang sekarang dalam pembahasan DPR,” kata Airlangga.