News - Pada 3 Desember 1943, sekitar pukul 05.00 pagi, seorang pemuda kelahiran Kampung Juhar, Tapanuli Utara, bernama Selamat Ginting, pergi meninggalkan rumahnya menuju Kampung Tigabinanga.

Ia hendak bergabung dengan beberapa temannya untuk melanjutkan perjalanan ke Kabanjahe. Mereka disambut oleh Nerus Ginting Suka--tokoh pergerakan di Tanah Karo--yang mengajak para pemuda untuk bergabung ke dalam Giyugun (tentara sukarela) di wilayah Pesisir Timur, Sumatra.

Setelah bermalam di Kabanjahe, mereka diangkut truk militer menuju Pulo Brayan, Medan, yang menjadi tempat pelaksanaan seleksi calon prajurit Giyugun.

Seleksi dimulai dengan perintah kepada setiap pemuda untuk menaiki tangga dan melompat ke kolam renang. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan kesehatan dan data diri oleh panitia yang terdiri dari orang Jepang dan Indonesia.

“Kita ditelanjangi, kemudian diperiksa semuanya, misalnya kudisan apa ndak, termasuk pantat dan kelamin juga diperiksa, dan juga mata,” kenang Selamat Ginting kepada Mestika Zed dalam Giyugun: Cikal-bakal Tentara Nasional di Sumatera (2005, hlm. 49).

Setelah mengikuti serangkaian tes, Selamat Ginting dan 34 pemuda lainnya dinyatakan lulus seleksi. Mereka kemudian dikirim ke Asrama Helvetia, Pulo Brayan, Medan, untuk mengikuti pelatihan militer prajurit Giyugun selama tiga bulan.

Berawal dari Inspeksi Inada Masazumi

Pembentukan Giyugun di Sumatra dan daerah-daerah lainnya di Asia Tenggara--di Pulau Jawa dikenal dengan nama PETA--tak lepas dari inspeksi yang dilakukan Wakil Kepala Staf Komando Angkatan Darat Jepang untuk Kawasan Selatan, Mayor Jenderal Inada Masazumi, ke wilayah-wilayah pendudukan yang berada di bawah pengawasannya.

Dalam perjalanannya yang dilakukan pada Juni 1943, ia menilai kekuatan pertahanan militer Jepang di wilayah pendudukannya terbilang lemah, meskipun saat itu sudah terbentuk pasukan prajurit bantuan yang dikenal dengan nama Heiho.

Seturut Aiko Kurasawa dalam Giyugun: Tentara Sukarela Pada Pendudukan Jepang di Jawa dan Sumatra (2022), dalam rangkaian inspeksinya, ia bertemu dengan Panglima Angkatan Darat ke-16, Letnan Jenderal Harada Kumakichi, yang melaporkan kesulitannya dalam menarik simpati rakyat Indonesia.

Menurutnya, hal tersebut diakibatkan dari tersebarnya berita tentang pemberian kemerdekaan dari Jepang kepada rakyat Filipina dan Myanmar--saat itu masih bernama Birma--yang menimbulkan kekecewaan di kalangan rakyat Indonesia.

Di samping itu, serangan-serangan balasan Sekutu mulai mengancam Jepang di daerah pendudukannya. Tidak lama setelah inspeksinya selesai, pada Juli 1943, Masazumi mengusulkan pembentukan Giyugun di Kawasan Selatan.

Menurutnya hal itu penting. Selain untuk menambah kekuatan militer Jepang dalam perang, pembentukan Giyugun diharapkan dapat mengikis kekecewaan rakyat Indonesia.

Pada 22 Juli 1943, usulan tersebut diajukan ke Kementerian Angkatan Darat dan Staf Umum di Tokyo. Namun, ditolak. Sebab, mempersenjatai penduduk asli berpotensi menimbulkan bahaya untuk Jepang di wilayah pendudukannya.

Meski begitu, usulan tersebut pada akhirnya mendapat persetujuan dari Perdana Menteri Hideki Tojo. Ia bahkan menggelontorkan dana sebesar 5 juta Yen untuk merealisasikan pembentukan Giyugun.