News - Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 cukup melelahkan bagi penyelenggara, peserta, partai politik hingga masyarakat. Ini karena tahun lalu menyita waktu semua pihak karena terjadi Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg), hingga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang menimbulkan sejumlah dinamika politik cukup menegangkan.

“Ini [2024] tahun melelahkan ya,” ucap Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, mengawali perbincangan kepada Tirto, dalam acara Podcast Four Your Politics, di Kantor Tirto, Jakarta.

Tidak hanya soal kelelahan saja, 2024 menjadi awan kelabu bagi demokrasi di Tanah Air. Isu pelanggaran, kecurangan serta dugaan penjegalan konstitusi yang dilakukan pemimpin berkuasa juga mewarnai gelaran Pemilu 2024.

Feri bahkan menyebut, kerusakan demokrasi kepemiluan akibat Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi). Jokowi diduga telah mempersiapkan banyak hal yang melanggar konstitusi kita. Mulai dari rencana tiga periode, memperpanjang masa jabatan dengan alasan COVID-19. Dan kecurangan ini bisa dibuktikan dengan anaknya kemudian melanjutkan kekuasaan sebagai wakil presiden.

“Presiden mengakali undang-undang lah, mengakali produk hukum lah, mengakali waktu hari H Pemilu dan Pilkada berdekatan lah dan segala macamnya. Saya agak takut juga menceritakannya walaupun dia sudah lengser ya,” jelas dia.

“Dan memang menurut saya salah satu simpul utama kerusakan demokrasi kepemiluan kita ada di Pak Jokowi. Sorry to say bagi yang ngefans sama Pak Jokowi. Saya juga dulu pernah tersesat di tempat yang sama,” lanjut dia.