News - Sistem tanam paksa, atau juga dikenal dengan istilah cultuurstelsel, adalah sistem yang mewajibkan penduduk menanam tanaman ekspor. Di bawah paksaan pemerintah kolonial Belanda, sistem ini dianggap tidak adil karena upah pembagian hasilnya kurang layak.

Sistem tanam paksa diinisiasi oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Johannes van den Bosch. Proses pelaksanaan sistem tanam paksa melibatkan pemimpin-pemimpin pribumi yang bertanggung jawab menjalankan proyek tersebut. Sementara itu, pegawai Eropa berperan sebagai pengawas umum.

Sistem tanam paksa memberikan dampak negatif signifikan bagi rakyat Indonesia, termasuk kelaparan, penyakit, kemiskinan. Untuk memahami lebih lanjut, simak pembahasan berikut mengenai latar belakang tanam paksa di Indonesia, jenis tanaman yang diwajibkan dalam tanam paksa dan akibat dari sistem tanam paksa.

Latar Belakang Tanam Paksa di Indonesia

Peraturan tentang penerapan sistem tanam paksa dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada 1830.

Dilansir situs Kemdikbud, sistem tanam paksa mengharuskan setiap desa menyisihkan 20 persen tanahnya untuk menanam komoditas ekspor, seperti teh, kopi, dan kakao. Hasil panen dari tanaman ini wajib dijual kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan harga yang telah ditetapkan.

Berikut faktor-faktor yang melatarbelakangi belanda menerapkan sistem tanam paksa di indonesia:

1. Krisis ekonomi Belanda

Salah satu dari faktor-faktor yang melatarbelakangi Belanda menerapkan sistem tanam paksa di indonesia adalah kondisi krisis ekonomi Belanda pasca-kejayaan Napoleon Bonaparte di Eropa (1803-1815).

Krisis yang dialami Belanda disebabkan oleh pemisahan wilayah Belgia pada 1830. Besarnya biaya untuk menumpas Pemberontakan Diponegoro (Perang Jawa) juga memberikan tekanan pada keuangan Belanda.

2. Kas keuangan kosong dan beban utang meningkat

Faktor lain yang melatarbelakangi Belanda menerapkan sistem tanam paksa di indonesia yakni keadaan kas Belanda yang kosong dan beban utang yang meningkat. Ini menjadi faktor kunci Belanda menerapkan sistem tanam paksa. Pemerintah kolonial mencari sumber pendapatan yang signifikan untuk mengatasi keuangan yang rapuh.

3. Gagalnya upaya liberalisasi keuntungan dari tanah jajahan

Di sisi lain, upaya liberalisasi dalam meraih keuntungan dari tanah jajahan Hindia Belanda ternyata gagal. Oleh karena itu, sistem tanam paksa dianggap sebagai solusi yang lebih ketat dan kejam, dengan tujuan memperoleh pendapatan yang dibutuhkan untuk mendukung pemerintah.

Pada masa itu, meskipun pemasukan dari penanaman kopi telah ada, ternyata tidak cukup untuk menutupi kekosongan keuangan. Hal inilah yang mendorong pemerintah kolonial untuk mengambil tindakan lebih tegas dalam mengelola ekonomi koloninya.

Selain di Jawa, sistem tanam paksa juga diterapkan di Minahasa, Lampung, dan Palembang. Sistem tanam paksa menciptakan dampak yang signifikan pada sejarah ekonomi Indonesia pada masa tersebut.