News - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, mengusulkan volume BBM bersubsidi pada tahun anggaran 2025 sebesar 18,84 – 19,99 juta kiloliter. Angka ini naik dari outlook 2024 yaitu 18,39 juta kiloliter.

Jika dirinci, 0,51 – 0,55 juta kiloliter diperuntukkan bagi subsidi minyak tanah dan 18,33 – 19,44 juta kiloliter dialokasikan untuk subsidi minyak solar. Arifin menuturkan, penambahan subsidi BBM diperlukan karena tahun depan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan disumbang salah satunya dari konsumsi BBM.

Dia menjelaskan dengan pertumbuhan ekonomi dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 diasumsikan sebesar 5,2 persen.

“Kenaikan yang cukup tinggi pada volume pengguna BBM dibandingkan outlook 2024 disebabkan oleh metode penghitungan regresi non linear untuk konsumsi BBM terhadap perkiraan PDB (Produk Domestik Bruto) tahun 2025 dan metode eskalasi laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan data penyaluran BBM,” kata dia, dalam Rapat Kerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Menteri ESDM, di Jakarta, Rabu (19/6/2024).

Selain itu, penambahan subsidi BBM juga didasarkan pada konsumsi BBM terutama minyak solar (BBM bersubsidi Jenis Tertentu/JBT) yang masih besar, yang per akhir April 2024 mencapai 5,57 juta kiloliter. Dengan pengguna berasal dari sektor transportasi yaitu darat, laut, kereta api hingga sektor usaha perikanan, pertanian dan usaha mikro, serta sektor pelayanan umum.

“Sehingga diperlukan upaya menjaga harga jual minyak solar,” kata Arifin.

Sementara itu, pada KEM-PPKF 2025, subsidi tetap minyak solar diusulkan sebesar Rp1.000 – Rp3.000 per liter, lebih tinggi dari outlook 2024 yang hanya sebesar Rp1.000 per liter. Arifin menjelaskan subsidi tarif tetap ini perlu diberikan kepada masyarakat mengingat harga keekonomian minyak solar yang mencapai Rp12.100 per liter, sedangkan harga jual eceran BBM JBT itu sebesar Rp6.800 per liter.

Soal arah kebijakan, subsidi BBM akan fokus pada pemberian subsidi tetap untuk minyak solar dan subsidi selisih harga untuk minyak tanah. Pada saat yang sama, Kementerian ESDM juga akan melanjutkan peta jalan (road map) registrasi konsumen pengguna BBM.

“Kami akan mengintegrasikan pengawasan BBM yang selama ini menjadi domain dari BPH (Migas), akan kita tambah dengan pengawasan terhadap LPG. Sehingga tidak lagi hanya ada satu pengawasan,” lanjut Arifin.

Untuk diketahui, per 31 Mei 2024 realisasi penyaluran BBM bersubsidi telah mencapai 7,16 juta kiloliter, dari total subsidi yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar 19,58 juta kiloliter. Jika dirinci, 0,21 juta kiloliter realisasi penyaluran BBM bersubsidi berasal dari minyak tanah dan 6,95 juta kiloliter dari minyak solar.