News - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), ?Erick Thohir, menginisiasi pembentukan Satuan Pelayanan Gizi (SP) untuk menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Dalam operasionalnya, SP akan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan besaran sekitar Rp11 miliar per tahun.
"Biaya operasional ini dapat bervariasi tergantung pada lokasi, biaya pangan, dan logistik di masing-masing wilayah," katanya, dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (6/11/2924).
Di sisi lain, dalam pembentukannya SP juga membutuhkan dukungan investasi sekitar Rp3-5 miliar, yang bakal dipenuhi dari APBN, kerja sama dengan perusahaan-perusahaan BUMN, dukungan dari instansi lain seperti TNI, hingga kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pihak swasta.
"SP juga membutuhkan ekosistem yang terintegrasi dari beberapa BUMN khususnya BUMN klaster pangan seperti Bulog, RNI, dan PTPN," ujar Erick.
Dia menambahkan, dengan hadirnya BUMN-BUMN klaster pangan tersebut dan juga dukungan dari perusahaan BUMN lainnya serta berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional dapat menjadi garda terdepan dalam mendukung program-program strategis nasional, dengan Makan Bergizi Gratis (MBG) salah satunya. Selain itu, tak kalah penting pula bagi BUMN dan Badan Gizi Nasional untuk mewujudkan mimpi swasembada pangan Presiden Prabowo Subianto.
"Dengan sumber daya dan kemampuan yang kita miliki, saya optimistis kita bisa mencapai target swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," sambung Erick.
Sementara itu, nantinya SP akan ditargetkan untuk dapat melayani sekitar 3.000 peserta dengan menyediakan makanan bergizi gratis sehari sekali atau lima kali seminggu, dari Senin-Jumat. Karena itu, Erick akan memastikan kolaborasi antara BUMN dengan Badan Gizi Nasional bisa membuat distribusi Makanan Bergizi Gratis merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
"Program ini telah berjalan dalam bentuk pilot project di Magelang dan menunjukkan potensi positif dalam meningkatkan gizi masyarakat," tukas Erick.
Terkini Lainnya
Artikel Terkait
Rencana Omnibus Law Perumahan Jangan Ulang Kesalahan UU Ciptaker
Prabowo Wajibkan Jajaran Pemerintahannya Gunakan e-Katalog
Prabowo Klaim MBG Buat Perputaran Keuangan Desa Hingga Rp 8 M
Prabowo Minta Menteri & Kepala Daerah Perangi Kebocoran Anggaran
Populer
Yusril Buka Kemungkinan Bahas Lembaga Tunggal Tangani Korupsi
PKB & PDIP Kuasai Jawa Timur, tapi Kenapa Justru Kalah Pilkada?
Ledakan di Kawasan Bulungan Diduga dari Tabung Gas di Spa Winner
Riwayat Palabuhanratu, dari Mitos sampai Tujuan Favorit Vakansi
Kronologi Kebakaran Rumah di Kemayoran Jakarta Pusat
Airlangga Usul BRI & BSI Jadi Bullion Bank, Begini Tanggapan OJK
Grab Siap Beri Data Mitra Pengemudinya untuk Didata Pemerintah
Kontradiksi Bahlil dan Komitmen Setengah Hati Transisi Energi
Flash News
Prabowo Akan Hadiri Apel Kasatwil Polri di Akpol Semarang
Natalius Pigai Sebut 50% Asta Cita Prabowo Berisikan Tentang HAM
Polisi: Gas di Spa Winner Sempat Akan Dipadamkan Sebelum Meledak
Kejagung Ajukan Kasasi Atas Putusan Bebas Afung Terkait Timah
Polisi Tangkap 4 Pelaku Penculikan Wanita di Antapani Bandung
Komnas Perempuan: Pinjol Pemicu Baru Terjadinya Kasus Femisida
Pimpinan KPK Keluhkan Kurang Lakunya Lelang Barang Rampasan
Imigrasi Kualanamu Perketat Awasi PMI Ilegal saat Libur Nataru
Prabowo Wajibkan Jajaran Pemerintahannya Gunakan e-Katalog
Ledakan Spa di Jaksel karena Gas Pemanas Air, 7 Orang Luka
Prabowo Klaim MBG Buat Perputaran Keuangan Desa Hingga Rp 8 M
Soal Kebakaran di Kemayoran, Warga: Tak Sempat Selamatkan Barang
Prabowo Minta Menteri & Kepala Daerah Perangi Kebocoran Anggaran
Polisi Cecar Ibu MAS 30 Pertanyaan tentang Kasus Lebak Bulus
Sidang Tuntutan Korupsi Jual-Beli Emas Antam Budi Said Ditunda