News - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tengah menjadi sorotan karena dugaan aturan diskriminatif terkait ketentuan pakaian Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). Kontroversi ini bermula saat agenda pengukuhan Paskibraka oleh Presiden Joko Widodo, Selasa (14/8/2024), di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sebanyak 18 Paskibraka putri yang biasa mengenakan hijab sehari-hari, tiba-tiba tidak memakainya pada momen pengukuhan.

Peristiwa ini dinilai janggal oleh Purna Paskibraka Indonesia (PPI). PPI menduga terdapat indikasi tekanan kepada 18 Paskibraka yang melepas hijabnya agar tampil seragam dengan anggota lain. Hal ini amat disayangkan PPI, mereka menolak tegas aturan diskriminatif yang membuat para anggota Paskibraka melepas hijab.

“Mengapa pada waktu pertama kali mereka tiba di Pemusatan Latihan masih diperkenankan menggunakan hijab/jilbab, juga pada saat-saat latihan, renungan suci, dan bahkan gladi mereka masih diizinkan menggunakan hijab/jilbab," kata Ketua Umum PPI, Gousta Feriza, dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Gousta memandang bahwa hijab tidak berkaitan dengan tugas yang dijalankan para Paskibraka sehingga tidak akan mengganggu. Bahkan, pada tahun-tahun sebelumnya juga diperbolehkan adanya Paskibraka perempuan dengan hijab.