News - Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengusulkan pembentukan saluran pengaduan untuk menampung masukan atau laporan terkait program makan bergizi gratis (MBG) yang baru saja digelar pemerintah. Menurut dia, hal ini sebagai wadah aspirasi untuk mendukung kesuksesan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
“Ini kalau bisa channeling atau saluran untuk memberikan komplain dan handling (penanganan) komplainnya itu memang harus diciptakan sih,” kata Hetifah di Gedung A Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).
Ia menegaskan, kehadiran saluran pengaduan bukan untuk membatasi kebebasan berekspresi, melainkan untuk memastikan tidak adanya keresahan dan kegaduhan di masyarakat. Padahal, kata dia, mungkin temuan tersebut hanya ditemukan di beberapa titik saja.
“Jadi memang harus ada, maksudnya itu bukan melarang orang ini (mengkritik), tapi jangan sampai meresahkan masyarakat padahal itu sebenarnya bukan sesuatu yang sifatnya menyeluruh sehingga nanti kan ujung-ujungnya tadi membuat keresahan atau kegaduhan,” jelas Hetifah.
Menurut politikus Partai Golkar ini, saluran pengaduan penting untuk memastikan setiap laporan ditangani dengan baik, termasuk jika disertai bukti-bukti. Hetifah mengaku DPR juga siap menerima masukan maupun keluhan langsung dari masyarakat terkait pelaksanaan program MBG.
“Kami pun di DPR sekarang sudah menyiapkan diri nih untuk menerima berbagai pertanyaan ataupun juga masukan-masukan kalau memang ada foto atau bukti-bukti video itu juga bagus kan,” sambungnya.
Oleh karena itu, dia berharap program MBG dapat berjalan sukses, apalagi dengan adanya sinergi antar kementerian dan badan menurutnya menjadi penting dalam memantau jalannya MBG.
"Nanti, bagaimana caranya Badan Gizi Nasional sebagai penanggung jawab harus bersinergi dengan kami, teman-teman kementerian Dikdasmen kemudian juga dengan pemerintah daerah setempat bahkan BPPOM terlibat. Jjadi semua pihak harus menjaga agar ini bisa sukses,” ujarnya.
Terkini Lainnya
Artikel Terkait
DPR Lampaui Kewenangan Jika Tatib Berujung Kuasa Copot Pejabat
Tanggapi DPR, BGN Buka Opsi Anggaran MBG Dikelola Komite Sekolah
Dasco soal OPM Mau Bakar Sekolah Terima MBG: Itu Pembangkangan
DPR Minta Anggaran Kemenkes Imbas Efisiensi Rp10 T Dikembalikan
Populer
Daya Beli Masyarakat Lemah, Ritel di Ambang Krisis
ICW Protes Kebijakan Gapeka 2025 karena Picu Keterlambatan
Menerka Nasib THR & Gaji ke-13 PNS 2025, Akankah Kena Efisiensi?
Panitia SNPMB Perpanjang Masa Pengisian PDSS Hingga Sabtu Pagi
DPR Minta Anggaran Kemenkes Imbas Efisiensi Rp10 T Dikembalikan
Kemenkeu Ingin Ambil Alih Tugas Taspen Bayar Uang Pensiun ASN
Senjakala Petani: Lahan Tergilas, Dukungan Pemerintah Tak Jelas
KPK Cecar Staf Sekjen PDIP Hasto soal Pesan Menenggelamkan HP
Flash News
Panitia SNPMB Perpanjang Masa Pengisian PDSS Hingga Sabtu Pagi
Pemprov Bali Gelar Simulasi Pemeriksaan Kesehatan Gratis
Polisi Tetapkan 2 Tersangka Pemalsuan Data Perbankan dengan AI
Prabowo ke 1.004 Dansat TNI: Melindungi Adalah Dengan Kekuatan
TNI Lapor Pengawasan Distribusi LPG 3 Kg hingga MBG ke Prabowo
21 Saksi akan Dihadirkan dalam Sidang Etik AKBP Bintoro
Kompolnas Sebut Perkara AKBP Bintoro Lebih pada Kasus Penyuapan
Tipu Eks Bupati Rote, 3 Orang KPK Gadungan Jadi Tersangka
Staf Hasto Akui Dititip Tas Hitam oleh Harun, Tak Tahu Isinya
PCO soal Peringatan Prabowo: Tak Seirama, Ya Dievaluasi Presiden
Kondisi Teranyar Sopir Truk Pemicu Kecelakaan Maut di GT Ciawi
Prabowo: Dewan Pertahanan Nasional Berjalan 22 Tahun usai UU Sah
Istana soal Tatib Pencopotan Pejabat: Enggak Ada Polemik
Tanggapi DPR, BGN Buka Opsi Anggaran MBG Dikelola Komite Sekolah
Tim Hukum Bantah KPK soal AKBP Hendy Orang Suruhan Hasto PDIP