News - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Hendrik Halomoan Sitompul, mengaku prihatin karena Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sumber daya alam dari sektor migas mengalami penurunan. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PNBP tercatat sebesar Rp117 triliun, terdiri dari PNBP minyak bumi Rp89,92 triliun dan PNBP gas Rp27,07 triliun.

Angka itu lebih tinggi 13 persen dari target yang telah dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, yang sebesar Rp103 triliun, dengan PNBP minyak bumi ditargetkan Rp148,70 triliun dan PNBP gas Rp30,49 triliun. Namun, jika dibandingkan capaian di 2022 yang senilai Rp148,70 triliun, PNBP tahun lalu mengalami penurunan.

"Saya sangat prihatin PNBP, ini juga saya tidak tahu kenapa bisa jadi seperti ini," kata Hendrik, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM, di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (29/5/2024).

Meski begitu, Anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat itu tidak menyalahkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Karena menurutnya, Operator Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) lah yang bertanggungjawab terhadap penurunan PNBP migas.

Apalagi, KKKS lah yang selama ini bertugas menyetor PNBP kepada pemerintah, dari hasil eksplorasi yang mereka lakukan. "Operator itu kumpulan KKKS, yang merupakan salah satu sumber PNBP-nya," ujar Hendrik.

Sementara itu, menurutnya, ketika PNBP rendah akibat lifting migas turun, para pengusaha KKKS tersebut sama sekali tidak murung. Sebaliknya, mereka masih bisa tersenyum.

Oleh karena itu, Hendrik lantas meminta BPH Migas sebagai pemangku kepentingan sekaligus pembuat aturan, untuk dapat melihat dan mencari apa sebenarnya yang menyebabkan PNBP turun. Dia juga meminta kepada Kepala BPH Migas untuk dapat mendalami atau mengevaluasi kinerja dari para operator KKKS.

"Ini kita harapkan, (BPH Migas) sebagai pemangku kebijakan betul-betul mendalami apa yang sebenarnya terjadi di proses lifting kita. Apa benar-benar memang turun? (Karena) akhirnya berdampak pada PNBP kita," tegas Hendrik.

Sementara itu, realisasi lifting minyak bumi hingga akhir 2023 hanya mencapai 605.500 barel per hari, dari target APBN 2023 sebesar 660.000 barel per hari. Sementara, lifting gas bumi 2023 mencapai 960 barel setara minyak per hari (MBOEPD), lebih rendah dari target APBN sebesar 1,1 juta MBOEPD.