News - Masyarakat tentu senang jika wakil rakyat di Senayan punya sikap tegas dan garang dalam mengoreksi kinerja buruk pemerintah. Namun, jika ketegasan tersebut membuat DPR lupa diri –jika enggan disebut tak tahu malu– dan lepas tangan dari masalah yang sebetulnya tanggung jawab mereka, ini yang problematik. Ibarat tak ingin disalahkan, DPR menunjuk wajah borok pemerintah seraya cuci tangan untuk samarkan peran.

Gambaran ini sebagaimana tercermin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan Dewan Pengawas (Dewas) KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2024). Dalam agenda tersebut, DPR mencecar performa Dewas KPK yang disebut sebagai ‘macan ompong.’ Seakan-akan amnesia, padahal Dewas KPK beserta tugasnya dibidani oleh DPR sendiri sebagai konsekuensi revisi UU KPK.

Ketua IM57+, M Praswad Nugraha, menilai sikap DPR sejalan dengan peribahasa lempar batu sembunyi tangan. Padahal, DPR dan pemerintah Presiden Joko Widodo sangat ngotot ketika melakukan revisi UU KPK tahun 2019, beleid yang melahirkan Dewas KPK.

“Yang memilih Firli Bahuri [bekas Ketua KPK] dengan suara bulat dan mutlak pada 2019 juga adalah DPR,” kata Praswad kepada reporter Tirto, Kamis (6/6/2024).

Revisi UU KPK pada 2019 menimbulkan protes keras dari masyarakat sebab dinilai bakal melemahkan KPK. Kala itu, pemerintah dan DPR mengetok palu revisi UU KPK hanya dalam waktu 12 hari dan menelurkan aturan anyar UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Salah satu yang signifikan dari UU KPK hasil revisi kilat itu adalah kewenangan KPK yang tak lagi menjadi lembaga independen, karena berada di bawah eksekutif. Dewas KPK juga lahir dari revisi UU KPK yang tugasnya mengawasi jalannya kerja internal KPK. Seperti yang diprediksi masyarakat, pembusukan lembaga antirasuah itu terbukti dengan banyaknya masalah internal yang menggerogoti tubuh KPK hingga kini.

“⁠Presiden dan DPR jadi pemeran utama pelemahan KPK, dengan memilih pemimpin yang bermasalah masuk ke KPK, merevisi UU KPK yang menghapuskan independensi, memasukkan KPK ke dalam ranah eksekutif, dan menjadikan pegawai KPK sebagai ASN,” terang Praswad.

Sebelumnya, dalam RDP antara DPR dan Dewas KPK, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Benny Kabur Harman, mengkritik kinerja Dewas KPK. Ia menyebut kerja Dewas KPK bak macan ompong belaka.

Benny mengatakan, tugas dewas memantau wewenang pimpinan KPK guna melakukan supervisi dan koordinasi. Sebab, dirinya melihat ketika tidak ada dewas, tugas wewenang pimpinan KPK tidak berjalan dengan baik. Namun, kata dia, setelah ada dewas pun hal tersebut tambah tidak berjalan.

“Makanya saya bilang dewas ini seperti macan ompong, tapi Pak Tumpak (Ketua Dewas KPK) tadi bilang bukan kami yang salah. Sebab, undang-undang [KPK] tidak mengatur,” kata Benny mengkritik kinerja Dewas KPK.

Benny juga mengatakan kinerja dewas menangani pelanggaran etik membingungkan publik. Pasalnya, dewas tidak membedakan dengan jelas mana yang merupakan pelanggaran etik dan kejahatan yang dilakukan oleh pimpinan atau pegawai KPK.

“Sehingga kelihatannya Pak Tumpak yang dulu sangat ditakuti ketika pimpinan KPK setelah jadi dewas menjadi Pak Tumpak yang lemah lunglai,” lanjut Benny.