News - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Hanif Dhakiri, menilai perusahaan Apple berkontribusi terhadap ketimpangan pendapatan investasi di Indonesia. Pasalnya, meski meraih pendapatan lebih dari Rp30 triliun di Tanah Air, perusahaan teknologi asal AS ini belum memenuhi total komitmen investasinya.
Hanid menuturkan Apple harus memenuhi kurang lebih Rp300 miliar lagi dari total komitmen investasi sebesar 1,7 triliun. Angka ini dinilai jauh dari proporsional untuk mendukung perkembangan ekonomi nasional. Hanif menilai, hal ini bukan semata-mata soal angka, namun soal keadilan.
“Dengan pendapatan sebesar itu, Apple seharusnya memberikan kontribusi nyata yang sebanding untuk mendukung pembangunan ekosistem teknologi dan digital di Indonesia,” kata Hanif dalam keterangan tertulis, Minggu (17/11/2024).
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai, kontribusi Apple yang minim menunjukkan lemahnya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap negara tempat mereka meraup keuntungan. Dalam hal ini, pemerintah diminta untuk memanggil pihak Apple secara resmi untuk memberikan penjelasan mengenai ketimpangan ini.
Hanif juga meminta pemerintah mengkaji ulang insentif dan kebijakan investasi asing. Hal ini agar perusahaan yang mendulang keuntungan besar di Indonesia diwajibkan memberikan kontribusi ekonomi yang lebih signifikan.
Komisi XI DPR menyatakan akan terus mengawal isu ini agar kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama, bukan sekadar keuntungan bagi perusahaan global.
“Jika Apple tidak segera merealisasikan komitmennya, bahkan memperbesar kontribusinya, maka pemerintah harus mempertimbangkan langkah tegas, termasuk evaluasi regulasi perdagangan dan investasi untuk perusahaan asing,” lanjutnya.
Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi VI DPR, Muhammad Husein Fadlulloh. Dia menilai langkah pemerintah sudah tepat untuk menahan pemasaran iPhone 16 di Indonesia. Langkah ini disebut membuat Indonesia tidak dipandang sebelah mata hanya sebagai negara sasaran market saja.
"Dengan investasi yang tidak begitu besar tapi iPhone bisa masuk, nah bagaimana ini cita-cita dari bangsa kita? Cita-cita dari presiden kita yang sekarang bahwa untuk bisa bikin laptop, bisa bikin mobil, motor, dan lain sebagai itu, bisa tercapai," kata Husein.
Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menambahkan, Indonesia memiliki potensi yang besar sebagai market gawai pintar. Sebab itu, sebisa mungkin dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memajukan perekonomian Indonesia, melalui pemanfaatan investasi.
Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, memandang Indonesia harus turut berkaca sebelum meminta Apple merealisasikan kekurangan investasinya.
Dia menilai biaya logistik Indonesia masih tinggi. ICOR Indonesia 6,4 lebih tinggi dari Vietnam yang ada di angka 4,6. Artinya, investasi di Indonesia kurang efisien dibanding negara basis industri lainnya.
"Jelas kalah saing Indonesia dibanding Vietnam. Itu kenapa Apple berkomitmen investasi Rp256 triliun di Vietnam, besar sekali," ucap Bhima kepada Tirto.
Masalah korupsi juga membuat pusing calon investor. Perusahaan multinasional yang punya komitmen ESG menjadi kurang cocok investasi di Indonesia. Kekhawatiran rumitnya izin investasi juga semakin terlihat dari penambahan nomenklatur kementerian/lembaga.
Bhima menuturkan langkah proteksi dagang lewat pelarangan Iphone 16 adalah cara paling primitif. Ini merupakan strategi yang keliru. Seharusnya, kata dia, pemerintah memperbaiki dulu daya saingnya maka investasi akan tertarik masuk.
"Investor sekelas Apple lihatnya birokrasi Indonesia makin gemuk. Dengan pasar Indonesia yang potensial tapi daya saingnya tidak mendukung," ucap Bhima.
Terkini Lainnya
Artikel Terkait
Dasco Minta Prabowo Evaluasi Miftah usai Cemooh Pedagang Es Teh
Apple Wajib Patuhi Aturan Bila Ingin Masuk Indonesia
Pembahasan Investasi Apple Ditargetkan Rampung Akhir Tahun 2024
Komisi III DPR Sidak Alat Sadap Kejaksaan Agung
Populer
Grab Siap Beri Data Mitra Pengemudinya untuk Didata Pemerintah
Dedi-Erwan Raih Suara Terbanyak di Pilkada Jawa Barat 2024
Kronologi Kasus Penembakan Terduga Begal di Lampung Versi Polisi
Respons Polri soal 6 Perwira Terlibat Kasus Sambo Naik Pangkat
Usaha Panjang Untuk Menjaga Sang Ibu Lautan
Fenomena Parpol Berebut Jokowi: Antara Kepentingan dan Ketakutan
Panglima TNI Angkat Letjen M. Fadjar Jadi Pangkostrad
Sidang Etik Polisi Tembak Siswa SMK: Dipecat Tidak Hormat
Flash News
Dedi-Erwan Raih Suara Terbanyak di Pilkada Jawa Barat 2024
Polisi Tembak Siswa SMK di Semarang Resmi Jadi Tersangka
Polisi Penembak Siswa SMK Ajukan Banding atas Pemecatannya
Mahkamah Agung: 11 Satuan Kerja Belum Penuhi Syarat Antisuap
Sudirman Said: Munas PMI Tandingan versi Agung Laksono Ilegal
Dishub Bali Memprediksi 2,7 Juta Turis Masuk Bali saat Nataru
Warga Kolong Tol di DKJ Wajib Bayar Sewa Rusun Mulai Bulan ke-7
Respons Polri soal 6 Perwira Terlibat Kasus Sambo Naik Pangkat
Panglima TNI Angkat Letjen M. Fadjar Jadi Pangkostrad
Keluarga Korban Hadir Sidang Etik Penembak Siswa SMK di Semarang
Polisi Periksa Ibu MAS Terkait Peristiwa Pembunuhan Lebak Bulus
Eks Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Dituntut 6 Tahun 4 Bulan Penjara
PPP akan Gelar Mukernas 13-15 Desember 2024 di Ancol
Lalu Lintas selama Libur Nataru 2024/2025 Diatur Melalui SKB
Agung Laksono akan Bawa Hasil Munas PMI Tandingan ke Kemenkumham