News - Gelombang intimidasi dan bentuk pembungkaman kritik yang menyasar masyarakat sipil semakin sering dirasakan satu dekade terakhir. Pemerintah bermuka tebal dengan menepis kritik menggunakan jalur kriminalisasi.

Melabeli kritik sebagai bentuk penghinaan, justru memperlihatkan mental pejabat negara yang tak mampu membedakan ranah personal dan tanggung jawab.

Bentuk dugaan pembungkaman kritik teranyar menyasar seorang pengguna TikTok yang melayangkan pendapat sarkas soal proyek pembangunan ibu kota di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

TikToker yang dipanggil “Om Bule” itu mengganti akronim IKN (Ibu Kota Nusantara), menjadi Ibu Kota Koruptor Nepotisme. Video yang merekam aksinya itu tersebar luas di media sosial.

Merespons video viral tersebut, Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN (OIKN), Alimuddin, menyampaikan bahwa pihaknya sudah melaporkan akun TikTok tersebut ke kepolisian. Dia mengklaim, masyarakat juga melaporkan akun tersebut karena merugikan pembangunan IKN.

Lebih lanjut, kata dia, pernyataan “Om Bule” terhadap pembangunan IKN dinilai destruktif dan merugikan Pemerintah Indonesia. Pasalnya, pernyataan tersebut berdampak pada penilaian negatif terhadap pemerintah yang sedang giat membangun proyek ibu kota.

“Kami menilai pernyataan yang disampaikan oleh seorang bule warga asing yang mengaku sudah lama tinggal di Indonesia tersebut destruktif, atau pernyataan yang mengarah pada hal-hal berkonotasi negatif bagi negara yang kini sedang membangun IKN,” kata Alimuddin dalam keterangan tertulis, Kamis (13/6/2024).

Direktur Imparsial, Gufron Mabruri, menyayangkan sikap pemerintah yang main lapor polisi dalam merespons kritik dari masyarakat sipil. Seharusnya setiap kritik terhadap kebijakan yang diambil pemerintah, disikapi dengan positif dan menjadi bahan evaluasi. Melaporkan penyampai kritik sama saja dengan menanamkan rasa takut kepada masyarakat sipil.

“Dikit-dikit langkah hukum yang dipakai juga akan membuat masyarakat menjadi takut mengkritisi kebijakan pemerintah. Padahal setiap kebijakan ada kepentingan publik di situ,” kata Gufron kepada Tirto, Jumat (14/6/2024).

Kritik merupakan bagian dari kontrol terhadap pemerintah, sehingga aspirasi wajib dijamin dan penyampai kritik dilindungi haknya. Hal itu menjadi salah satu indikator dari berjalan baiknya demokrasi di sebuah negara.

Sebaliknya, pemerintahan yang cenderung otoriter atau malah menganut otoritarianisme, tidak akan memberikan ruang yang besar bagi kritik masyarakat sipil.

“Bahkan kritik [di negara otoriter] dibungkam. Nah, Indonesia kan negara demokrasi, maka sebagai prinsip demokrasi mensyaratkan adanya ruang kebebasan sipil, termasuk dalam hal ini ruang kritik [pada] kebijakan,” jelas Gufron.

Ancaman kriminalisasi dan intimidasi untuk membungkam kritik masyarakat sipil bukan kali ini saja terjadi. Periode Pilpres 2024 lalu, puluhan kampus dan sivitas akademika mengkritik Jokowi karena diduga cawe-cawe alias campur tangan dalam urusan pilpres. Jokowi bahkan dikritik almamaternya sendiri, Universitas Gadjah Mada, karena manuver politiknya mengancam demokrasi.

Kendati demikian, justru terjadi dugaan intimidasi yang diterima sejumlah rektor dan sivitas akademika yang melayangkan kritik. Ada yang berupa pembubaran diskusi publik, serta ada pula sivitas akademika yang didatangi kepolisian untuk diminta membuat video testimoni.

Kasus lainnya yang tak kalah menyita perhatian adalah perkara kriminalisasi aktivis hak asasi manusia (HAM) Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.

Mereka dilaporkan oleh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menkomarves), Luhut Binsar Panjaitan, setelah melakukan diskusi hasil riset berjudul ‘Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya’ dalam siniar di YouTube.