News - Debat kedua pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Bali telah usai digelar di The Meru Bali Beach Convention Center, Sanur, Sabtu (09/11/2024) malam dengan mengusung tema “Menyikapi Dinamika Otonomi Daerah di Bali”.
Sub-tema yang diangkat meliputi Hubungan Pusat-Daerah, Pajak dan Retribusi Daerah, Inovasi Daerah dalam Menggali Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah, Collaborative Governance (Pentahelix) dan Pembangunan Sumber Daya Manusia.
Berdasarkan pantauan kontributor Tirto di lokasi, tampak pendukung paslon nomor urut 1, Made Muliawan Arya dan Putu Agus Suradnyana (Mulia-PAS), kompak menggunduli kepala mereka. Rombongan pendukung datang dengan kaos biru bergambar wajah Mulia-PAS dengan bawahan saput poleng (kain bermotif kotak-kotak hitam-putih).
Sementara itu, pendukung paslon nomor urut 2, Wayan Koster dan I Nyoman Giri Prasta (Koster-Giri), kompak mengenakan kemeja berwarna hitam atau merah. Warna tersebut identik dengan PDI Perjuangan selaku partai yang mengusung Koster-Giri.
Selayaknya debat perdana, helat kali ini tetap berlangsung dengan enam segmen, yakni pemaparan visi dan misi, pertanyaan ahli kepada Calon Gubernur, pertanyaan ahli kepada Calon Wakil Gubernur, tanya jawab antar-paslon, dan closing statement.
Umbar Janji soal Hubungan Pusat-Daerah dan SDM
Dalam segmen debat, Mulia-PAS menyampaikan bahwa pembangunan ekonomi akan berjalan dengan baik apabila hubungan antara pusat dan daerah harmonis. Oleh sebab itu, satu jalur dengan pemerintah pusat dinilai sebagai langkah taktis bagi Bali di tengah kondisi fiskal daerah yang sedang tidak sehat.
“Bali mengalami defisit anggaran sebesar Rp1,9 triliun pada 2023. Sekarang kita kembali menghadapi tantangan besar dengan utang yang harus dibayar, termasuk cicilan utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Rp245 miliar per tahun,” beber Made Muliawan.
Kritik turut dilayangkan oleh politikus asal Gerindra ini karena upaya yang diambil pemerintah untuk mengatasi defisit malah menambah utang baru. Peminjaman utang baru yang diajukan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali mencatatkan nilai sebesar Rp842 miliar pada tahun 2024, berbeda dengan era Gubernur I Made Mangku Pastika yang berhasil mendapatkan surplus anggaran sebesar Rp1,1 triliun.
Selain itu, paslon usungan KIM Plus ini menyoroti minimnya perhatian terkait sumber daya manusia (SDM) di Bali. Made Muliawan menyebut peringkat SMA/SMK di Bali yang hanya masuk 350 besar se-Indonesia dan angka bunuh diri Bali yang tertinggi di Indonesia. Untuk itu, paslon nomor urut 1 ini menjanjikan biaya pendidikan gratis untuk sekolah negeri dan subsidi untuk sekolah swasta.
“Beasiswa Bali Dwipa Jaya untuk yang akan melanjutkan kuliah, termasuk beasiswa khusus airport, pelabuhan, MRT, LRT, dan kekhususan lainnya sehingga saat usai pembangunan Bandara Bali Utara dan lainnya, mereka sudah siap mengisi tempat strategis karena memang memiliki kecakapan dan keahliannya,” katanya.
Sementara itu, paslon nomor urut 2, Koster-Giri menyebut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai dasar aturan dari hubungan antara pusat-daerah.
“Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah Bali dibangun dengan koordinasi dan komunikasi yang baik dan produktif, sehingga pembangunan infrastruktur dan sarana strategis mendapatkan dukungan dari pusat dan DPR,” ungkap Koster.
Lebih lanjut, Koster memamerkan prestasi yang dia dapatkan selama menjabat sebagai Gubernur Bali dalam rangka meningkatkan PAD, yakni Bali Development Fund, pungutan asing, dan kontribusi perlindungan alam. Dalam periode keduanya apabila terpilih, Koster-Giri berencana merancang badan pengelolaan pariwisata, badan pengembangan ekonomi kreatif dan digital, badan pengembangan energi baru atau terbarukan, serta meingkatkan pendapatan ekonomi.
Sama seperti Mulia-PAS, pasangan usungan PDI Perjuangan ini juga berencana menggratiskan pendidikan SMA/SMK di seluruh Bali, bahkan memberikan beasiswa kepada murid berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke luar atau dalam negeri hingga tuntas jenjang S1 dan S2. Selain itu, Koster-Giri juga mengusung program “satu keluarga, satu sarjana”.
“Jika satu keluarga memiliki seorang sarjana, akan ada peningkatan kualitas hidup di keluarga tersebut dan dampaknya akan terasa di masyarakat,” terangnya.
Terkini Lainnya
Artikel Terkait
MK Terima 241 Permohonan Sengketa Hasil Pilkada Serentak 2024
Benarkah Video Isran Noor Menangis Karena Kalah Pilkada Kaltim?
PKB & PDIP Kuasai Jawa Timur, tapi Kenapa Justru Kalah Pilkada?
Golput Tinggi di Pilgub Jakarta Tanda Jenuh atas Pesta Demokrasi
Populer
Yusril Buka Kemungkinan Bahas Lembaga Tunggal Tangani Korupsi
PKB & PDIP Kuasai Jawa Timur, tapi Kenapa Justru Kalah Pilkada?
Ledakan di Kawasan Bulungan Diduga dari Tabung Gas di Spa Winner
Grab Siap Beri Data Mitra Pengemudinya untuk Didata Pemerintah
Kronologi Kebakaran Rumah di Kemayoran Jakarta Pusat
Airlangga Usul BRI & BSI Jadi Bullion Bank, Begini Tanggapan OJK
Riwayat Palabuhanratu, dari Mitos sampai Tujuan Favorit Vakansi
Kisruh Dualisme PMI Ancam Layanan Kesehatan Optimal Masyarakat
Flash News
Trans Jogja Belum Ramah Difabel, Pengguna Kursi Roda kesulitan
LRC-KJHAM Catat Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat pada 2024
Pemprov Siapkan 3 Lokasi Pengungsian Korban Kebakaran Kemayoran
Inovasi Pembangunan Kota, APEKSI Luncurkan Buku Praktik Baik
MK Terima 241 Permohonan Sengketa Hasil Pilkada Serentak 2024
Pilkada Berlangsung Damai, Wamenag Apresiasi Presiden & Polri
Prabowo Akan Hadiri Apel Kasatwil Polri di Akpol Semarang
Mario Dandy Jalani Sidang Perdana Kasus Pencabulan
Natalius Pigai Sebut 50% Asta Cita Prabowo Berisikan Tentang HAM
Polisi: Gas di Spa Winner Sempat Akan Dipadamkan Sebelum Meledak
Kejagung Ajukan Kasasi Atas Putusan Bebas Afung Terkait Timah
Polisi Tangkap 4 Pelaku Penculikan Wanita di Antapani Bandung
Komnas Perempuan: Pinjol Pemicu Baru Terjadinya Kasus Femisida
Pimpinan KPK Keluhkan Kurang Lakunya Lelang Barang Rampasan
Imigrasi Kualanamu Perketat Awasi PMI Ilegal saat Libur Nataru