News - Silang pendapat antara Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengenai kebijakan importasi belum juga usai. Kedua kementerian tersebut bukannya menyelesaikan masalah terjadi di lapangan, malah saling menyalahkan satu sama lain dan membentengi diri dengan ‘kebenarannya’ masing-masing.

Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian (IKFT Kemenperin), Reni Yanita, menuding Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 yang merupakan Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, menjadi biang keladi banjirnya impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT).

“Jadi, terbitnya Permendag 8 Tahun 2024 pada tanggal 17 Mei yang lalu, yang merelaksasi impor TPT, menyebabkan impor TPT kembali naik pada Mei, menjadi 194,87 ribu ton, dari semula 136,36 ribu ton pada April 2024. Ini juga menjadi catatan bersama untuk kita,” ujar Reni dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Padahal sebelum adanya Permendag 8/2024, kinerja industri tekstil sempat membaik atau mengalami penurunan impor lewat pemberlakukan aturan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Dengan kebijakan pengendalian impor ini, volume TPT pada Januari-Februari 2024 masing-masing tercatat sebesar 206,30 ribu ton dan 166,76 ribu ton.

Realisasi impor itu lantas turun menjadi hanya sebesar 143,49 ribu ton pada Maret 2024 dan 136,36 ribu ton pada April 2024. Sebaliknya, setelah Permendag Nomor 8 Tahun 2024 berlaku, malah membuat nilai impor produk TPT kembali meningkat.

Sentera Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, menegaskan pihaknya tidak akan mengubah Permendag Nomor 8 Tahun 2024 sekalipun diminta Kemenperin untuk direvisi dan memasukkan usulan Pertimbangan Teknis (Pertek) sebagai syarat khusus untuk barang-barang TPT.

"Ada usulan dari Menteri Perindustrian, Pertek masuk lagi, Permendag diubah lagi. Saya bilang saya keberatan, kalau bisa buat peraturan sendiri, jangan Permendag terus, saya yang jelek," ujar dia dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (8/7/2024).

Menteri Perdagangan Terima Kunjungan KADIN

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, menerima kunjungan dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) di Jakarta, Selasa (9/7/2024). (News/Faesal Mubarok)

Zulkifli mengklaim bahwa Presiden Joko Widodo telah menyetujui tidak direvisi kembalinya Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Peraturan Pertek dari Kementerian Perindustrian, kata dia, belum tentu bisa menyelesaikan masalah.

"Belum tentu Pertek itu menyelesaikan masalah. Oleh karena itu saya menolak keras. Pak Presiden setuju nggak jadi bikin Permendag lagi. Kalau tekstil mengatakan 'kita bangkrut gara-gara Permendag 8' ya enggak benar," ungkap dia.

Pria yang akrab disapa Zulhas itu, bahkan merasa bingung kerap kali disalahkan atas permasalahan banjir barang TPT di Indonesia, yang mana berujung pada lumpuhnya industri TPT di dalam negeri. Bahkan tak sedikit serikat pekerja dan asosiasi pengusaha yang mengkambing hitamkan Permendag 8/2024.

Periset Center of Reform on Economic (CORE), Eliza Mardian, mengatakan Kemenperin dan Kemendag memang sering kali punya pandangan yang berbeda dalam sejumlah kebijakan ekonomi. Hal ini pada akhirnya menyebabkan konflik dan disharmoni dalam kebijakan.

“Ini yang menyebabkan konflik dan disharmoni dalam kebijakan,” ujar Eliza kepada Tirto, Rabu (10/7/2024).

Disharmonisasi antara satu kementerian dengan kementerian lainnya bukan pertama kali terjadi. Polemik serupa pernah terjadi pada awal 2018 terkait dengan data kebutuhan dan produksi beras yang berbeda antara kementerian. Saat itu, Kemendag menyatakan impor beras dibutuhkan untuk menjaga stabilitas ketersediaan dan harga beras, sementara Kementerian Pertanian (Kementan) selalu berdalih ketersediaan beras cukup.

Silang pendapat di antara dua kementerian ini disebabkan pendekatan masing-masing kementerian atau lembaga berbeda. Kemendag misalnya, menggunakan stabilisasi komoditas di pasar, arahnya ke supply demand, beras mesti lebih dari cukup untuk cegah kenaikan. Kementan sebaliknya, lebih menggunakan pendekatan luas area lahan pertanian, dengan bilangan rumusan hasil panen rata-rata.

Perbedaan itu diperparah dengan kenyataan bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) soal kebutuhan pangan, khususnya beras sejak 1997 memang tidak akurat. Akibatnya, setiap pengambilan keputusan soal kebutuhan beras, perdebatannya selalu berkutik soal data kebutuhan dan produksi yang berbeda-beda antar-institusi pemerintah.