News - Pada debat keempat Pilpres 2024 yang digelar Minggu (21/1/2024), ketiga cawapres beradu gagasan dalam tema “Pembangunan Berkelanjutan dan Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat dan Desa”.

Ketiganya, tidak hanya memperdebatkan tema yang sudah ditetapkan KPU, tapi juga membahas sejumlah legislasi. Dalam catatan Tirto, dua cawapres yakni Gibran dan Mahfud saling berbicara soal hukum.

Pada sesi pertama, saat pemaparan visi-misi, Gibran menyinggung soal Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat.

"RUU Masyarakat Hukum Adat akan didorong agar lebih berkeadilan karena sesuai dengan prinsip sustainable development goals yaitu leave no one behind," kata Gibran.

Pada sesi ketiga, saat ditanya soal penanganan perampasan tanah adat, Gibran kembali menyinggung soal urgensi RUU Masyarakat Adat.

Di sisi lain, Mahfud mengaku hal tersebut juga menjadi salah satu program mereka yang akan diselesaikan.

"Nah, tentang RUU Hukum Masyarakat Adat sudah masuk di dalam program kami, di visi kami. Memang itu sudah sejak 2014 tidak jalan, akan kita jalankan," kata Mahfud dalam debat sesi ketiga.

Sebagai catatan, RUU Masyarakat Adat memang masih belum selesai. Mengutip data dari laman DPR RI, undang-undang ini masih dalam tahap pembahasan tingkat pertama.

Pengusulnya antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan, Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia), Komnas HAM, dan Komite I DPD.

Undang-undang ini dibentuk dengan dasar Pasal 28D ayat (1) mengenai setiap orang berhak atas perlindungan yang sama di hadapan hukum. Juga Pasal 28I ayat (3) UUD NRI mengenai identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Rancangan undang-undang yang resmi dibahas sejak 2017 ini memiliki sejumlah tujuan, antara lain penguatan, pengakuan, dan perlindungan terhadap eksistensi hak adat dalam masyarakat adat.

Kedua, membentuk peraturan undang-undang untuk mengatasi konflik yang banyak terjadi antara masyarakat dengan pemerintah atau investor yang bersumber pada sengketa hak adat. Ketiga, memperkaya prinsip serta nilai yang perlu diperhatikan dalam pembentukan hukum nasional.

Selain RUU Masyarakat Adat, Gibran juga menyinggung soal Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2023 tentang pengakuan hutan adat. Ia mengklaim ada 1,5 juta hektare hutan adat telah diakui berkat aturan tersebut.

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial (PDF) yang disahkan pada 30 Mei 2023 oleh Presiden Jokowi memuat masalah pengelolaan perhutanan sosial.

Pasal 5 perpres tersebut mengatur upaya pemerintah dalam distribusi pengelolaan hutan sosial yang mencapai 7 juta hektare lebih.

"Target untuk percepatan distribusi akses legal Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (l) huruf a adalah diberikannya Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial untuk areal seluas 7.380.000 (tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu) hektare sampai tahun 2030," bunyi pasal 5 Perpres tersebut.