News - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, khawatir terlalu banyak partai politik di DPR RI bisa mengganggu kerja legislasi dan pemerintahan. Hal ini merespons adanya wacana dihapuskannya ambang batas parlemen atau parliamentary threshold oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurut Dasco, jika DPR terlalu banyak diisi partai maka akan sulit melakukan konsolidasi antar fraksi satu sama lain.
"Kalau terlalu banyak partai, ya kita khawatir bahwa kemudian fungsi-fungsi [legislasi] ini akan terganggu dan membuat juga pemerintah terganggu," kata Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks DPR/MPR, Selasa (14/1/2025).
Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini menjelaskan bahwa konsolidasi lintas partai di DPR diperlukan karena lembaga negara tersebut memiliki sejumlah fungsi seperti pengawasan, legislasi, hingga anggaran.
Meski begitu, Dasco memahami keinginan partai-partai politik yang tak masuk parlemen agar ambang batas parlemen dihapuskan.
"Ya mungkin bagi partai yang selama ini enggak pernah dapat ambang batas, ya itu wajar saja diusulkan," kata Dasco.
Sebelumnya, MK telah membacakan putusan perkara nomor 62/PUU-XXI/2023 yang mengabulkan pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dengan putusan tersebut, ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan calon wakil presiden resmi dihapus.
Gugatan Perkara itu diajukan oleh empat orang pemohon yang merupakan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, yaitu Enika Maya Oktavia, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, dan Tsalis Khoirl Fatna.
Usai dihapuskannya presidential threshold, peluang dihapuskannya parliamentary threshold oleh MK pun muncul. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.
Menurut Yusril, keberadaan parliamentary threshold menutup kesempatan bagi perkembangan demokrasi yang sehat. Dia tidak ingin suara pemilih banyak yang terbuang jika suatu partai gagal menempatkan wakilnya di Senayan karena terbentur ambang batas.
“Seperti pada pemilu tahun 2019, sebagai suatu contoh, itu parpol-parpol yang tidak memenuhi parliamentary threshold digabung, jumlahnya besar sekali. Oleh karena itu, suara rakyat banyak yang terbuang,” jelas Yusril seusai pembukaan Muktamar VI Partai Bulan Bintang (PBB) di Denpasar, Bali, Senin (13/01/2025).
Menyikapi kekhawatiran tentang gemuknya jumlah fraksi apabila ambang batas dihapuskan, Yusril mengusulkan dibentuknya suatu fraksi gabungan (koalisi). Tujuannya agar partai yang hanya punya sedikit perwakilan bisa tetap bergabung ke dalam parlemen.
“Lebih baik dibatasi jumlah fraksi di DPR. Jadi kalau partai itu kurang dari 10 persen, dia bisa membentuk suatu fraksi gabungan. Walaupun partai itu hanya punya satu perwakilan, dia tetap dilantik dan bisa duduk bergabung di dalam fraksi yang ada,” ungkapnya.
Terkini Lainnya
Artikel Terkait
Yusril Harap MK Bisa Segera Hapus Ambang Batas Parlemen
PBB Ajak Partai Gagal Pemilu Turunkan Ambang Batas Parlemen
Sengkarut Parpol Guram Usai Pileg: Terjebak Konflik Internal
Berapa Jumlah Kursi DPR RI 2024 dan Ambang Batas Parlemen?
Populer
Kisah Pemanfaatan Panas Bumi & Semangat Warga Kamojang
Polri Ungkap Modus Pemasangan Pagar Laut di Bekasi
24 Kepala Daerah Terpilih Absen Tes Kesehatan Sebelum Pelantikan
KPK Segera Ambil Tindakan Tegas ke Wali Kota Semarang
Pendiri Startup Kecilin Masih Hilang di Sekitar Pantai Bantul
Kisah Hilangnya Michael Rockefeller di Tanah Papua
BEM UI & BEM SI akan Demo Tolak Pemangkasan Anggaran Hari Ini
Dua Penyidik Polda Sumut Peras Kepala Sekolah di Nias
Flash News
Nusron Bakal Berhentikan Pegawai BPN Bekasi di Kasus Pagar Laut
Polisi Tetapkan 5 Tersangka Pembunuhan Lansia di Bekasi
KPK Panggil Kembali Hasto Kristiyanto sebagai Tersangka Kamis
Polisi Bantah Pakai Senpi saat Pengamanan Demo MBG di Jayawijaya
AMPHURI Minta Pemerintah Tak Legalkan Umrah Mandiri
Eks Pengacara Anak Bos Prodia akan Jalani Pemeriksaan Hari Ini
Mahasiswa di Bandung Tolak Efisiensi Anggaran: Menuju Kemunduran
RUU Minerba Sepakat Dibawa ke Paripurna untuk Jadi UU Besok
Partai Buruh Buka Peluang Dukung Prabowo di Pilpres 2029
Istana Respons Aksi Polisi Tembakkan Gas Air Mata ke Pedemo MBG
KPK Jadwalkan Pemeriksaan Hasto Sebagai Tersangka Pekan Ini
Polisi Tindak 100 Travel Gelap Selama Operasi Keselamatan Jaya
Zarof Ricar Minta Dibebaskan dari Kasus Suap & Gratifikasi
Imigrasi Tangkap 3 WN Pakistan karena Pakai Dokumen Palsu