News - Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, menyatakan pengesahan hasil Muktamar PKB di Bali oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menandakan hasil muktamar yang menyatakan Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum pada 24-25 Agustus 2024 lalu sah secara hukum dan dijamin konstitusi.

"DPP PKB periode 2024-2029 hasil muktamar Bali sudah resmi, legal dan dijamin konstitusi," kata Jazilul saat dihubungi Tirto lewat pesan WhatsApp, Kamis (5/9/2024).

Pria yang juga Wakil Ketua MPR ini menambahkan, pengesahan Kemenkumham juga memastikan hasil Muktamar PKB di Bali tidak bisa diganggu-gugat. Sebagaimana diketahui, Muktamar PKB di Bali diprotes oleh sekelompok pihak dengan nama Fungsionaris PKB. Kelompok ini lantas mengamanatkan kepada Lukman Edy untuk menggelar muktamar tandingan pada 2-3 September 2024 lalu, tetapi belum dilaksanakan.

"Tidak bisa diganggu. Siapa pun yang menganggu, pasti kami sapu. Apalagi itu tindakan melawan hukum," tutur Jazilul.

Dihubungi secara terpisah, Bendahara Umum PKB, Bambang Susanto, mengonfirmasi surat keputusan (SK) kepengurusan baru PKB sudah ditandatangani Menkumham.

"Kalau sesuai lengkapnya sudah ada, tapi lengkapnya belum bisa sampaikan semua," kata Bambang saat dihubungi Tirto, Kamis.

Bambang menerangkan susunan pengurus DPP PKB periode 2024-2029 belum bisa diumumkan secara lengkap karena masih perlu menambah beberapa posisi seperti ketua harian, deputi, dan sekretaris eksekutif.

"SK-nya sudah ada, kita lagi ada proses penambahan posisi ketua harian, deputi, sekretaris eksekutif, maka belum seluruhnya kita sampaikan publik," kata Bambang.

Ia hanya membocorkan ada puluhan ketua dan sekretaris bidang.

"Ada ketua bidang 21 orang, sekretaris bidang 21 orang, sekjen didampingi 4 wakil sekjen, dan bendum didampingi lima orang," tutur Bambang.

Berikut susunan struktur pengurus PKB yang diperoleh saat ini:

-Ketua Dewan Syuro: KH Ma'ruf Amin

-Ketua Umum : Muhaimin Iskandar

Wakil ketua Umum:

1. Jazilul Fawaid

2. ⁠Ida Fauziyah

3. ⁠Hanif Dhakiri

4. ⁠Cucun Ahmad Syamsurijal

5. ⁠Faizol Reza

6. ⁠M Rano Alfath

-Sekretaris Jenderal: Hasanudin Wahid

-Bendahara Umum: Bambang Susanto