News - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) hingga Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta Muhaimin Iskandar alias Cak Imin kembali menjadi Ketua Umum PKB. Permintaan ini muncul di tengah konflik dengan PBNU yang kian memanas.
Pemilihan Ketua Umum PKB menjadi salah satu agenda muktamar yang digelar di Bali pada 24-25 Agustus 2024. Hal itu disampaikan Ketua SC Muktamar PKB, Faisol Riza, di Markas PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2024).
"Mengenai permintaan kepada Bapak Muhaimin sebagai Ketua Umum PKB untuk memimpin kembali, memang itu sudah disampaikan oleh semua cabang maupun DPW [yang] meminta kesediaan beliau untuk memimpin kembali PKB di pemerintahan yang akan datang dan di kepengurusan DPP yang akan datang," kata Faisol.
Selain itu, agenda muktamar juga akan membahas laporan pertanggungjawaban dari Kepengurusan DPP selama lima tahun belakangan ini.
"Kedua, tentu kita akan mengadakan beberapa persidangan yang berkaitan dengan misalnya program atau garis-garis besar perjuangan PKB lima tahun ke depan," tutur Faisol.
Lebih lanjut, Faisol mengatakan muktamar ini juga memutuskan PKB apakah masuk ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka atau tidak. Namun, kata dia, tingkat DPW telah menyetujui PKB masuk ke barisan pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Secara umum suara dari seluruh cabang maupun DPW sampai sekarang itu menginginkan supaya PKB ikut bergabung di dalam pemerintahan yang akan datang," kata Faisol.
Terkini Lainnya
Artikel Terkait
Gus Ipul Sebut Konflik PKB vs PBNU Tak Pengaruhi Kinerja Kabinet
Menkumham Sudah Tandatangani SK Kepengurusan Muktamar PKB Bali
Banser Ingin Bertemu Tommy Kurniawan soal Pernyataan Siap Perang
Lukman Edy Siap Gelar Muktamar PKB Tandingan, Sudah Lapor PBNU
Populer
Sawangan Amburadul, Kok Bisa Depok Raih Kusala Transportasi?
KSAD Usul Ahli Siber Sipil Jadi Tentara dengan Pangkat Tituler
Projo: Fufufafa Akun Palsu, Tapi Tak Akan Dibawa ke Ranah Hukum
Hasto: PDIP Sesali Tak Tes Psikologi Jokowi sebelum Jadi Walkot
Bangun Rumah Sendiri Kena Pajak 2,4 Persen Mulai Januari 2025
Salah, Jackson Irvine Sebut Akan Bantai Timnas Indonesia 10-0
Eks Tahanan KPK Curhat Diminta Rp500 Ribu untuk Tebus Kabel Data
KIM Plus Kompak Tak Dukung Heru Jadi Pj Gubernur Jakarta Lagi
Flash News
Aturan Ganjil Genap di Jakarta pada 16 September Ditiadakan
Komisi IX Ingin Ada Sanksi Efek Jera soal Perundungan PPSD Undip
Dave Golkar Sebut Heboh Akun Fufufafa Tak Pernah Dibahas di KIM
IDI: Protein pada Susu Ikan Bisa Ditambahkan Setara Ikan Segar
Projo Rekomendasikan Dukungan Cakada di Sumatra, 85% dari KIM
Bangun Rumah Sendiri Kena Pajak 2,4 Persen Mulai Januari 2025
Projo akan Undang Jokowi, Prabowo & Parpol KIM ke Kongres ke-3
KIM Plus Bersepakat soal Nama Pj Gubernur DKI, demi RK-Suswono?
Undip dan RS Kariadi Akui Adanya Praktik Perundungan di PPDS
RK Ingin Setarakan Akses Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas
OJK Jatuhkan Sanksi ke Asuransi Jiwasraya & Berdikari Insurance
Elite Golkar Soal Kabinet Zaken: Semua Kami Memiliki Ahlinya
Projo: Fufufafa Akun Palsu, Tapi Tak Akan Dibawa ke Ranah Hukum
Politikus Golkar: Anggaran Tak Bengkak Meski Menteri Bertambah
Pengurus Kadin Pusat Tolak Isu Munaslub: Menyalahi AD/ART