News - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan terjadinya inflasi sebesar 0,44 persen pada Desember 2024 secara bulanan (month-to-month/mtm), dan secara tahunan (year-on-year/yoy) sebesar 1,57 persen. Kenaikan inflasi diikuti dengan peningkatan pada Indeks Harga Konsumen (IHK) dari yang semula 106,33 pada November 2024 menjadi 106,80 pada Desember 2024.
“Inflasi bulanan pada Desember 2024 lebih tinggi dari inflasi November 2024, dan juga inflasi Desember 2023,” ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta, Kamis (02/12/2025).
Pudji menjelaskan, peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya pertumbuhan permintaan barang dan jasa saat menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru). “Pada momen Natal Desember 2024, kembali terjadi inflasi sebesar 0,44 persen yang lebih tinggi dari bulan Desember 2023, tetapi tidak setinggi posisi Desember pada 2020 hingga 2022,” ujarnya.
Dia pun menyebut kelompok penyumbang inflasi terbesar adalah makanan minuman dan tembakau, yang mengalami inflasi sebesar 1,33 persen dengan andil inflasi sebesar 0,38 persen.
“Komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok ini telur ayam ras dan cabai merah yang masing-masing memberikan andil inflasi sebesar 0,06 persen,” jelas Pudji.
Selain itu, komoditas lain yang ikut memberikan andil inflasi antara lain ikan segar, cabai rawit, bawang merah, dan minyak goreng yang memberikan andil inflasi sebesar 0,03 persen.
Kemudian, Pudji juga menyebut bawang putih, sawi hijau, daging ayam ras dan beras masing-masing memberikan andil inflasi sebesar 0,01 persen. Pudji menambahkan, komponen harga bergejolak mengalami inflasi sebesar 2,04 persen dengan andil sebesar 0,33, dengan komoditas penyumbangnya antara lain cabai merah, telur ayam ras, cabai rawit, bawang merah dan bawang putih.
“Komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,17 persen dengan andil inflasi sebesar 0,11 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi komponen inti adalah minyak goreng, emas perhiasan dan kopi bubuk,” tutur Pudji.
Kemudian, apabila dilihat secara wilayah, tercatat 35 provinsi mengalami inflasi dan 3 lainnya mengalami deflasi. “Inflasi tertinggi terjadi di Papua Pegunungan 2,39 persen dan deflasi terdalam terjadi di Maluku sebesar 0,41 persen,” kata Pudji.
Terkini Lainnya
Artikel Terkait
BI Waspadai Lonjakan Inflasi Global Imbas Kebijakan Trump
Pertumbuhan Ekonomi Stagnan di Angka 5%, Target 8% Cuma Mimpi
Warga Meradang Harga Pangan Melambung Tinggi & Gas Melon Langka
Daya Beli Tertekan, Harga Pangan Kian Menggila
Populer
Potret Gedung Kementerian di Tengah Pemangkasan Anggaran
KPK Sita Dokumen usai Geledah Rumah Anggota DPR Heri Gunawan
Gedung Kementerian ATR/BPN Kebakaran, 20 Unit Damkar Diterjunkan
Daya Beli Masyarakat Lemah, Ritel di Ambang Krisis
ICW Protes Kebijakan Gapeka 2025 karena Picu Keterlambatan
Jasad Jurnalis Metro TV Ditemukan di Halmahera Selatan
Kemenkeu Ingin Ambil Alih Tugas Taspen Bayar Uang Pensiun ASN
Munas PBNU: Kepemilikan Laut Haram, Jual Beli Karbon Dibolehkan
Flash News
Gedung Kementerian ATR/BPN Kebakaran, 20 Unit Damkar Diterjunkan
LRT Jabodebek Sempat Mengalami Gangguan, Ini Biang Keroknya
MUI: Orang Kaya Haram Gunakan LPG 3 Kg dan Pertalite Bersubsidi
LRT Jabodebek Gangguan, Penumpang Diturunkan di Stasiun Pancoran
Jasad Jurnalis Metro TV Ditemukan di Halmahera Selatan
Mayat Pria Ditemukan di Parit Pinggir Tol Bandara Soetta
Puan Maharani Bertemu dengan Paus Fransiskus Bahas Pancasila
Kelakar Bahlil saat Mik Mati di Rakernas Golkar: Belum Dapat Gas
AKBP Bintoro Ajukan Banding Usai Dipecat Buntut Kasus Pemerasan
Bahlil Optimistis IKN Pindah pada 2028, Meski Anggaran Diblokir
AFC Sanksi PSSI Gegara Laga Uji Coba Persiraja vs Penang FC
AKBP Bintoro Dipecat dari Polri Diduga Terlibat Pemerasan
Erick Tunjuk Eks Asisten Teritorial Panglima TNI Jadi Bos Bulog
Munas PBNU: Kepemilikan Laut Haram, Jual Beli Karbon Dibolehkan
Pembangunan Taman Safari di IKN Dimulai Akhir 2025