News - Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, mewaspadai 5 dampak buruk yang mungkin ditimbulkan dari terpilihnya Donald J. Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) Periode 2024-2028. Empat dari lima dampak buruk yang menjadi sorotan antara lain bakal adanya tarif perdagangan tinggi sehingga berpotensi menimbulkan perang dagang, tekanan geopolotik, disrupsi rantai pasok, danfragmantasi ekonomi dan keuangan.

Kata Perry, hal ini terjadi karena kebijakan American First yang diusung Trump.

"Akibatnya, prospek ekonomi global akan meredup pada 2025 dan 2026," kata dia, dalam Pertemuan Tahunan BI (PTBI), di Kantor BI, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Dalam kondisi tersebut,akan membuat tekanan terhadap inflasi akan semakin tinggi, sehingga penurunan tingkat inflasi dunia akan melambat, bahkan sebaliknya melonjak di 2026. Ketiga, kebijakan penurunan suku bunga acuan oleh Bank Sentral AS, The Federal Reserve (The Fed) akan yang sudah berjalan, akan kembali melambat, sehingga memicu tren suku bunga tinggi di banyak negara di dunia.

"Sementara, yield U.S. interest rate akan naik tinggi ke 4,7 persen di 2025 dan 5 persen di 2026," tambah Perry.

Suku bunga AS yang tinggi lantas membuat mata uang dolar semakin kuat dan mengakibatkan depresiasi terhadap mata uang dari negara-negara lain di dunia, termasuk rupiah.

Sementara itu, dampak buruk kelima adalah investasi akan lebih banyak masuk ke AS lantaran peningkatan suku bunga The Fed di kepemimpinan Trump. Hal ini jelas akan membuat para investor baik di pasat uang maupun pasar modal lari dari negara berpendapatan menengah seperti Indonesia.

"Indonesia tidak terkecuali. Perlu kita antisipasi. Kita waspadai dengan respon kebijakan yang tepat. Untuk ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional yang telah susah bayang kita bangka," tegas Perry.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Perry mengatakan, pemerintah, Bank Indonesia, dan seluruh pihak harus dapat memperkuat stabilitas dan transformasi ekonomi nasional. Salah satu cara yang digunakan adalah melakukan sinergi bauran kebijakan.

"Transformasi ekonomi nasional perlu semakin kita perkuat," ujar Perry.