News - Dalam beberapa hari terakhir publik dihebohkan dengan kabar yang menyebutkan bahwa platform media sosial TikTok akan dibanned di Amerika Serikat (AS). Lantas, benarkah TikTok akan dibanned di As, kapan, dan apa penyebabnya?
Para legislator AS dan perusahaan induk TikTok, ByteDance, adu argumen selama dua setengah jam di depan Mahkamah Agung AS pada Jumat, 10 Januari 2025. Dalam sidang tersebut, legislator AS meminta TikTok dibanned atau diblokir di negara tersebut jika tidak bersedia melakukan divestasi.
Sementara itu, TikTok mengatakan bahwa divestasi “tidak mungkin dilakukan secara teknologi, komersial, atau hukum” dan meminta perintah untuk menghentikan sementara pelarangan tersebut selama proses hukum berlangsung.
Dikutip dari laporan The Guardian, ByteDance menilai bahwa pemblokiran TikTok merupakan tindakan pelanggaran terhadap Amandemen Pertama Konstitusi Amerka Serikat yang melarang pembatasan kebebasan berpendapat oleh pemerintah.
Terkini Lainnya
Kapan TikTok di AS Dibanned?
Apa Penyebab TikTok akan Dibanned di AS?
Artikel Terkait
Prabowo Janji Rampungkan CEPA Indonesia-Turki di Depan Erdogan
Cara Membuat AI Kungfu Video Menggunakan 3 Aplikasi AI
Daftar Negara yang Banned DeepSeek AI dan Alasannya
Fakta-Fakta Terbaru Dwi Citra Weni Usai Dipecat PT Timah
Populer
Hasto Senang PDIP Akhirnya Tumbangkan PKS di Pilkada Kota Depok
PT TRPN Minta Maaf atas Aksi Pemasangan Pagar Laut di Bekasi
Berantas Premanisme Ormas Supaya Keran Investasi Moncer
Polda Metro Jaya Kerahkan Tim Pengurai Kemacetan Mulai Besok
Sengketa Cluster Tambun, Pembelajaran Bagi Calon Pembeli Rumah
Coretax Galat Terus, DJP & Pengembang Harus Tanggung Jawab
Menpan RB: Pengangkatan Stafsus saat Efisiensi Diperbolehkan
Dewas Ungkap Faktor yang Membuat BPJS Kesehatan Defisit
Flash News
Baleg Gelar Rapat Tertutup di Malam Hari Bahas DIM RUU Minerba
Erdogan Tinggalkan Indonesia Usai Kunjungan Kenegaraan
Festival Lentera Taiwan 2025 Dibuka, Diharapkan Genjot Wisatawan
Bareskrim Polri Gelar Perkara Kasus Pagar Laut Pekan Ini
Turki Komitmen Ikut Serta Pembangunan IKN & Tandatangani 13 MoU
Pemerintah dan DPD Serahkan DIM RUU Minerba ke Baleg DPR
DPR Ancam Rujak K/L bila Lemahkan Pelayanan Imbas Efisiensi
Menpan RB: Pengangkatan Stafsus saat Efisiensi Diperbolehkan
Kades Kohod Catut Nama Warga untuk Memalsukan Dokumen
Budi Arie soal Dituding Tak Selaras dengan Prabowo: Jangan Diadu
Bareskrim Mulai Selidiki Kasus Pemasangan Pagar Laut di Bekasi
PDIP Bantah Tudingan Jadi Kompor Hubungan Jokowi-Prabowo
Erdogan Dukung Sikap Indonesia yang Konsisten Membela Palestina
Hasto Tuding Jokowi Lakukan Desoekarnoisasi Jilid II
Kapolri & PBNU Siapkan MoU Penanganan Kekerasan di Pesantren