News - Polemik biaya mahal perguruan tinggi negeri (PTN) ternyata tak semata disebabkan oleh eksistensi regulasi yang membuka jalan untuk memerah kantong mahasiswa. Di baliknya ada pula persoalan karut-marut alokasi anggaran pendidikan yang tumpang tindih dan dinilai timpang. Hal ini terkuak dari temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Panitia Kerja (panja) Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI yang mengkaji penggunaan anggaran pendidikan dari APBN.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, mengungkap anggaran pendidikan 20 persen dari APBN untuk perguruan tinggi justru lebih banyak mengalir ke kantong perguruan tinggi yang dikelola kementerian/lembaga (PTKL) dibanding perguruan tinggi negeri (PTN).

Menurut Pahala, alokasi untuk bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) sekitar Rp7 triliun, sementara untuk perguruan tinggi kementerian/lembaga mencapai Rp32 triliun.

Menurutnya, hal ini berpengaruh pada mahalnya biaya PTN. Dia menjelaskan, saat ini BOPTN yang disediakan cuma memenuhi 30 persen kebutuhan. Maka sebanyak 70 persen PTN harus mencari sendiri sisanya. Di sini akhirnya terbuka celah untuk membebankan sisanya ke para mahasiswa baru ataupun bisnis mandiri yang dikelola PTN.

“Itulah UKT, itulah jalur mandiri, itulah bisnis PTN,” ujar Pahala di Gedung KPK, Jakarta, Senin (10/6/2024).

Salah satu cara lain yang diambil PTN untuk menutup kekurangan operasional adalah membuka jalur mandiri. Pahala menilai akhirnya jalur ini laiknya ‘jalur samping’, yakni rawan biaya mahal sewenang-wenang karena ada mekanisme sumbangan iuran pengembangan institusi (IPI).

Masalahnya, dari hasil KPK mengundang 14 kementerian/lembaga yang mendapat alokasi anggaran pendidikan, ternyata penggunaan dana PTKL juga banyak tidak sesuai ketentuan. Ada kementerian/lembaga yang menyelenggarakan pendidikan, namun jebolannya tidak menjadi pegawai negeri sipil (PNS), padahal selama masa pendidikan sudah dibiayai.