News - Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) tengah mengevaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2 yang dikelola oleh Agung Sedayu Group, istana properti milik Sugianto Kusuma alias Aguan. Ini dilakukan setelah proyek pengembangan Green Area dan Eco-City ini menuai kontra usai kehadiran pagar laut misterius di wilayah tersebut.

Evaluasi PSN dilakukan dengan dimintanya tindak lanjut ke seluruh kementerian/lembaga teknis yang menyampaikan usulan atau rekomendasi. Usulan PSN PIK 2 sendiri merupakan rekomendasi atas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan pertimbangan lokasi yang diusulkan sangat strategis karena berdekatan dengan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kepulauan Seribu dan Kota Tua – Sunda Kelapa.

Proyek PSN yang masuk dalam kategori pariwisata ini terbilang baru di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) kala itu. Dalam Rapat internal yang dipimpin langsung oleh Jokowi dan dihadiri para menteri terkait di Istana Negara pada Senin (18/3/2024), diketahui telah menghasilkan persetujuan atas 14 (empat belas) usulan PSN baru, yang salah satunya adalah PSN PIK 2.

Pengembangan wilayah proyek berbasis hijau yang dinamakan “Tropical Coastland” itu diketahui memiliki luas lebih kurang 1.756 hektar. Proyek ini ditujukan sebagai destinasi pariwisata baru yang berbasis hijau guna meningkatkan attractiveness bagi wisatawan. Destinasi pariwisata ini juga didesain untuk mengakomodasi Kawasan Wisata Mangrove yang merupakan mekanisme pengamanan pesisir secara alami.

Namun dalam perkembangannya, proyek ini harus terhenti karena kasus pagar laut. Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahkan ikut mendesak pemerintah untuk menghentikan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di PIK 2. Hal ini mengingat masih ada hal-hal yang belum selesai, baik sisi perizinan maupun kompensasi.

“MUI sejauh ini hasil dari mukernas tentu kita minta dihentikan. Karena lebih banyak masalahnya," ujar Sekretaris Jenderal MUI, Amirsyah Tambunan, sebagaimana dikutip Antara.

PSN PIK 2 memang sebelumnya digadang-gadang bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan sektor lainnya guna mendorong pemerataan dan pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam praktiknya, tidak semua PSN benar-benar memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat.

Banyak proyek PSN kini justru lebih menguntungkan kelompok tertentu, terutama investor besar dan pengembang properti. Sementara dampaknya terhadap pemerataan ekonomi masih dipertanyakan.