News - Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menilai kritik PDIP soal kecurangan Pemilu 2024 kurang tepat karena mereka hanya menjalankan undang-undang. Ia juga mengatakan semua kecurangan bisa ditangani selama bukti memadai.

“Kurang tepat lah. Bisa dilihat dari putusan MK. Kami diingatkan oleh putusan MK iya, tapi kemudian curang atau tidaknya agak sulit. Tergantung alat bukti dan lain-lain,” kata Bagja saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2024).

Meski menilai kurang tepat, Bagja mengapresiasi kritik yang dikeluarkan PDIP. Ia menjamin pelaksanaan pemilu akan lebih baik di masa depan.

“Terima kasih atas kritiknya. Kritik wajar. Oang mengkritik seluruh proses penyelenggaraan pemilu, tapi yang jelas semua proses telah ditangani oleh Bawaslu. Ada yang terlewat, mungkin terlewat, tapi insyaallah ke depan kami perbaiki,” kata Bagja.

Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri, menilai Pemilu 2024 penuh kecurangan, bahkan berlangsung secara terstruktur, sistematis, dan masif.

“Nah perjuangan ini tidaklah mudah, sebab apa yang terjadi benar-benar sebagai menurut saya badai anomali. Anomali itu tidak bisa diprediksi, bisa terjadi seperti begitu saja, meledak begitu, danggggg, begitu. Nah akibat apa? Kecurangan secara struktur, sistematis, dan masif, yang disebut TSM,” kata Megawati dalam pidatonya di acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP di Beach Ancol International, Jakarta, Jumat (24/5/2024).

Megawati juga menanyakan kepada para kader PDIP yang ada di lokasi, apakah mereka takut terhadap intervensi pemilu tersebut. Usai menanyakan hal tersebut, Megawati mengaku tak takut bila harus dicap sebagai provokator karena membahas kecurangan pemilu yang menurutnya menjadi penyebab kekalahan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

“Nanti katanya saya ‘Bu Mega provokator’ iya, saya sekarang provokator. Demi kebenaran dan keadilan. Weeee enak wae, ngerti kan? Ngerti kan yang dimaksud?” kata Megawati.

Dia mengaku sedih dengan kecurangan pemilu yang bersifat TSM karena menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan, dengan menggunakan sumber daya negara demi kepentingan elektoral. Intimidasi hukum terjadi atas nama kekuasaan.

“Namun hal yang begitu menyedihkan saya adalah, terjadinya pengingkaran terhadap hak kedaulatan rakyat itu sendiri,” kata Megawati.