News - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, mengakui persaingan yang semakin ketat dalam penyaluran kredit kepada segmen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) masih menjadi salah satu tantangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) maupun BPR Syariah (BPRS).
Selain itu, ada pula tantangan yang muncul dari dinamika ekonomi global dan domestik, serta adopsi teknologi informasi yang semakin masif sehingga berdampak pada perubahan perilaku, ekspektasi, dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan.
Berbagai tantangan ini lantas membuat kinerja BPR/BPRS melambat, bahkan jumlah BPR/BPRS tutup atau bangkrut terus mengalami peningkatan.
OJK mencatat, sejak awal Januari sampai 14 September 2024 sudah ada 15 BPR tutup. Kekinian adalah PT BPR Nature Primadana Capital yang beralamat di Jalan Raya Bogor Km 43, Komplek Ruko Graha Cibinong Blok F Nomor 5, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
“Tantangan persaingan juga perlu diperhatikan terutama bagi BPR/S yang memiliki daya saing yang rendah,” kata Dian dalam jawaban tertulisnya kepada wartawan, dikutip Minggu (15/9/2024).
Untuk menghadapi perubahan dan tantangan tersebut, BPR/BPRS diharapkan memiliki ketahanan dan daya saing yang kuat, sehingga dapat mempertahankan kinerja dan eksistensinya.
Dian berujar, salah satu upaya peningkatan ketahanan dan daya saing BPR/BPRS dilakukan OJK melalui penerbitan peta jalan (roadmap) pengembangan dan penguatan industri BPR/BPRS (RP2B) pada 21 Mei 2024 lalu. Melalui peta jalan ini, penguatan dan peningkatan daya saing BPR/BPRS dilakukan dalam 4 pilar, penguatan struktur dan daya saing; akselerasi digitalisasi BPR dan BPRS; penguatan peran BPR dan BPRS di wilayahnya; serta penguatan pengaturan, perizinan dan pengawasan.
“Masing-masing pilarnya dijabarkan lebih lanjut dalam serangkaian inisiatif. Melalui penerapan seluruh inisiatif dalam RP2B 2024-2027, diharapkan dapat mewujudkan industri BPR dan BPRS yang berintegritas dan terpercaya, tangguh, berdaya saing, dan memberikan kontribusi nyata terutama pada daerah atau wilayahnya,” imbuh Dian.
Sementara itu, pada semester I 2024, pertumbuhan aset, dana pihak ketiga (DPK) dan kredit BPR/S masih tercatat positif, masing-masing 6,19 persen, 7,01 persen dan 6,96 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Pertumbuhan aset, DPK dan kredit BPR/S ini ditopang dengan pemenuhan modal inti minimum Rp6 miliar, sehingga rasio CAR BPR/S posisi semester I 2024 tercatat 28,11 persen.
“Sehingga memiliki ketahanan permodalan yang memadai, dan akselerasi konsolidasi industri BPR/S sebagaimana single presence policy pada POJK (Peraturan OJK) 7 tahun 2024,” pungkas Dian.
Terkini Lainnya
Artikel Terkait
14 BPR Bangkrut Sepanjang 2024, Terbaru di Sidoarjo
Strategi OJK Memperkuat BPR Setelah Diterpa Badai Kebangkrutan
OJK Cabut Izin Usaha BPR Sembilan Mutiara, Ini Penyebabnya
Industri BPR Babak Belur, Bagaimana Upaya Penyehatan dari OJK?
Populer
PDIP Sudah Dukung Prabowo-Gibran sejak Puan Jadi Ketua DPR Lagi
Cucu Bung Karno Melaju ke DPR usai Sri Rahayu dan Arteria Mundur
Hashim: Program Prioritas Prabowo Kesempatan Pengusaha Raup Cuan
Pleno DPD Alot, Paripurna Penentuan Pimpinan MPR Ditunda Besok
Potret Buram Kondisi Pertanian & Pekerja Tani di Indonesia
Mahasiswi Untar Diduga Bunuh Diri Loncat dari Gedung Kampus
Menkumham Berjanji Sampaikan Tuntutan Para Hakim ke Kemenkeu
KPK Tangkap 6 Orang dalam OTT di Kalsel, Uang Rp10 Miliar Disita
Flash News
Atasi Tawuran, RK Siapkan Program Micro Library & Car Free Night
Para Hakim Cuti, PN Jaksel Tunda Sidang, PN Jakpus Tunggu Arahan
PDIP Sudah Dukung Prabowo-Gibran sejak Puan Jadi Ketua DPR Lagi
Pimpinan DPR Masih Dapat Rumah Dinas di Widya Chandra & Kuningan
KPK Tangkap 6 Orang dalam OTT di Kalsel, Uang Rp10 Miliar Disita
Istana Bantah Jokowi Tak Menyalami Try Sutrisno saat HUT TNI
Kemenag Pastikan KUA Tolak Melayani Pernikahan di Bawah Umur
Pramono Janjikan Warga Kedoya Jaminan Kampungnya Tak Digusur
Dasco Ungkap akan Ada Badan Aspirasi Rakyat di DPR RI
Kemenag Belum Diajak Bicara soal Pembentukan Kementerian Haji
Kemenag Pilih Tak Intervensi Pesantren soal Kasus Kekerasan
Hakim PN Semarang Tak Ikut Cuti Bersama Perjuangkan Hak
Gerindra Pastikan Keppres Pemindahan IKN akan Diteken Prabowo
Kemenag akan Gelar Religion Festival di Jiexpo pada 9 Oktober
Minus Rumah Dinas, Tunjangan Anggota DPR Bisa di Atas Rp70 Juta