News - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memastikan pemerintah akan meminimalisir penggunaan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) untuk pendanaan proyek hilirisasi. Sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Bahlil, juga akan mencari sumber pendanaan lain dengan melibatkan swasta dan perbankan.

“Kami dari Satgas berpikir bahwa untuk hilirisasi ini sekecil mungkin untuk kita hindari memakai dana APBN. Sekecil mungkin,” ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (10/01/2025).

Bahlil menuturkan penggunaan APBN untuk hilirisasi merupakan salah satu opsi. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.

“Satgas ini juga diperintahkan lewat Keppres adalah merumuskan, mengidentifikasi, dan merekomendasikan agar pembiayaannya juga bisa dilakukan di pembiayaan perbankan atau non-perbankan atau APBN,” jelas Bahlil.

Ketua Umum Partai Golkar itu menyebut salah satu implementasi yang menggunakan APBN adalah mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Lebih lanjut, dia menuturkan pembiayaan menggunakan APBN tetap menjadi opsi terakhir.

Dia pun membeberkan alasan rencananya yang ingin mendorong sumber pendanaan dari swasta. Menurutnya, Internal Rate of Return (IRR) dari proyek hilirisasi cukup baik sehingga dapat menarik minat swasta.

“Kita harus men-create sumber-sumber pembiayaan. Karena apa? Ini IRR-nya bagus. Jadi biarlah APBN mengurus urusan rakyat, urusan makanan bergizi, urusan kesehatan, urusan infrastruktur,” ucap Bahlil.

“Tapi yang urusan ekonomi dalam konteks hilirisasi, kita harus mencari, harus apa ya, inovasi. Harus mencari uang dari swasta murni, bisa dari pasar modal atau dari perbankan,” lanjut Bahlil.