News - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjadi Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.

Bahlil pun membeberkan sederet tugas untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kendala hilirisasi. Pertama, Satgas diminta untuk segera mengusulkan, merumuskan, dan menetapkan lokasi-lokasi dan sumber daya bahan baku yang potensial untuk prioritas hilirisasi. Hal tersebut baik yang ada di sektor ESDM, kehutanan, perikanan, maupun pertanian.

Kemudian, Satgas juga diminta dapat mengidentifikasi serta merekomendasikan agar pembiayaan hilirisasi bisa dilakukan di pembiayaan perbankan, non-perbankan, atau anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dia mengatakan, atas dasar tersebut Prabowo ingin memastikan pemanfaatan hilirisasi dapat dioptimalkan di Indonesia.

“Jadi beliau ingin untuk manfaat nilai tambahnya itu ada di Indonesia. Selama ini kan banyak yang mengkritik bahwa hilirisasi betul terjadi, tapi nilai tambahnya kan tidak maksimal dilakukan di Indonesia,” ucap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2025).

Bahlil mengatakan Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional diperintahkan untuk mensinkronisasi kebijakan yang tumpang tindih sehingga dapat menghambat hilirisasi. Bahlil diminta melaporkan kepada Prabowo jika menemukan oknum yang menghambat proses hilirisasi.

“Nah itu juga Pak Presiden meminta untuk segera melaporkan dan merekomendasikan untuk diberikan sanksi, oknum-oknum gitu. Dan yang keempat adalah Pak Presiden menginginkan hilirisasi ini betul-betul hilirisasi yang berkeadilan,” ucap Bahlil.

Bahlil pun mengatakan Satgas Hilirisasi akan memberikan laporan kepada Presiden Prabowo selambat-lambatnya 6 bulan sekali.

“Jadi mungkin ini yang menjadi dan Satgas ini ketuanya adalah Menteri ESDM, wakil-wakil ketuanya itu adalah Menteri Investasi, Menteri Pertanahan, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan, dan Menteri Pertanian. Sebagian yang menjadi anggota itu adalah kementerian yang ada di Keppres,” pungkas Bahlil.