News - Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menargetkan pendataan sertifikat hak komunal atas tanah atau hak komunal sebanyak 3 juta hektare akan rampung dalam lima tahun ke depan. Dia menyebut, saat ini pendataan hak komunal tersebut masih jauh dari target.
"Target kita untuk hak adat itu 3 juta, 3 juta hektare. Ini masih di bawah target," kata Nusron usai bertemu Menteri HAM, Natalius Pigai, untuk membahas penataan tanah berbasis HAM di Gedung ATR/BPN, Jakarta Selatan, Rabu (15/1/2025).
Nusron menjelaskan, masyarakat mengklaim memiliki 10 juta tanah adat, tetapi 70 persen dari total tersebut merupakan kawasan hutan. Sementara itu, Area Penggunaan Lain (APL) atau lahan di luar kawasan hutan negara yang digunakan untuk pembangunan non-kehutanan hanya 3 juta hektar.
"Nah, ini kita akan data di mana hak adat dan hak ulayat itu sudah terpetakan dan sudah tersertifikasi sehingga nanti kalau ada investor mau minta HGU maupun HGB, ini ketahuan jelas bahwa ini tanah adat," ujarnya.
Nusron mengatakan, Kementerian ATR/BPN tidak akan memberikan sertifikat kepada investor sebelum mendapatkan surat-surat keterangan dari wali adat setempat.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Pigai mengatakan, sertifikasi tanah hak komunal sulit dijalankan karena ada masyarakat yang mematok tanah adat sebagai tanah pribadi. Selain itu, masyarakat juga kurang berpartisipasi atas hak komunal ini.
"Justru di kawasan masyarakat adat masyarakat komunal, setiap orang mengaku punya dia padahal itu sesungguhnya itu punya kawasan adat. Supaya dia memiliki sertifikat dan dia simpan dan dia bisa jual," kata Pigai.
Diketahui, hak komunal adalah hak milik bersama atas tanah atau wilayah yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat atau masyarakat yang berada di kawasan tertentu. Hak komunal merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus diakui, dihormati, dan dilindungi oleh negara.
Terkini Lainnya
Artikel Terkait
Polri Ungkap Modus Pemasangan Pagar Laut di Bekasi
Apa Benar Sertifikat Tanah Versi Kertas Tidak Lagi Berlaku?
Bareskrim Mulai Selidiki Kasus Pemasangan Pagar Laut di Bekasi
Nusron Akan Temui PN Cikarang Bahas Penggusuran Rumah di Bekasi
Populer
KPK Segera Ambil Tindakan Tegas ke Wali Kota Semarang
Kebijakan Ruwet Prabowo: Jadi Polemik Dulu, Dibatalkan Kemudian
Dua Penyidik Polda Sumut Peras Kepala Sekolah di Nias
3 Kapal di Perairan Teluk Kayangan Lombok Timur Terbakar
Kades Kohod Klaim Jadi Korban Kasus SHGB Pagar Laut di Tangerang
Duduk Perkara Penggusuran Rumah Warga Pulogebang Jakarta Timur
Polri Ungkap Modus Pemasangan Pagar Laut di Bekasi
Kisah Sukses Kampung Samiler Pacu Ekonomi Lokal Berdaya Saing
Flash News
Ide Koalisi Permanen Dinilai Merugikan Rakyat & Demokrasi
Dedi Mulyadi Janji Tindak Tegas Tambang Ilegal di Jawa Barat
Bima Arya Bantah Anggaran Retret Kepala Daerah Capai Triliunan
Indonesia Juara BAMTC 2025 usai Kalahkan Tuan Rumah Cina 3-1
Pengerukan Sungai Jadi Prioritas 100 Hari Kerja Pram-Rano Karno
Jadi Kader Gerindra, Bobby & Luthfi Siap Jalani Perintah Prabowo
Sudah 3 Hari Paus Fransiskus Dirawat di RS karena Bronkitis
Dedi Mulyadi Ungkap Anggaran Baju Dinas Dihapus Imbas Efisiensi
Bobby Yakin Janji Kampanye Bisa Berjalan meski Ada Efisiensi
15 Orang Tewas saat Berdesakan di Stasiun New Delhi
Penumpang Panik saat Bus Transjakarta Berhenti di Perlintasan KA
Motif 2 Preman Ancam Anak TK Latihan Drum Band: Tak Diberi Uang
PDIP Klaim Bersama Gerindra karena Sama-Sama Berorientasi Rakyat
Fatimah, Pemilik Restoran Halal di Kota Taoyuan, Taiwan
Polda Jatim: Sopir yang Celakai Renville Antonio Tak Punya SIM